Inisiatif Hutan Bambu di Bali Dinilai Jadi Model Baru Pelestarian Lingkungan

Ironisnya, Indonesia hingga kini belum memiliki hutan bambu berskala nasional maupun lembaga riset khusus yang fokus mengembangkan teknologi dan pemanfaatan bambu. Sementara itu, China, India, dan Jepang telah memiliki setidaknya tiga lembaga riset utama yang secara khusus mengembangkan inovasi bambu, baik untuk konstruksi, industri kreatif, hingga produk ramah lingkungan.

Menurut Toto, keberadaan lembaga riset sangat penting karena bambu bukan hanya tanaman bernilai ekologis, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan pengolahan berbasis teknologi, bambu dapat menjadi bahan alternatif untuk berbagai sektor, mulai dari konstruksi hijau, furnitur, hingga produk ekspor bernilai tinggi.

Dalam konteks itulah, rencana pembangunan hutan bambu di Bali dinilai sangat relevan. Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem, tetapi juga mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Toto menyebut, inisiatif tersebut menjadi contoh konkret bagaimana konservasi bisa berjalan seiring dengan penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Di kawasan seluas 30 hektar itu, pengelola berencana mengembangkan berbagai fasilitas pendukung, antara lain:

• Kawasan wisata berbasis alam dan edukasi bambu

• Pusat pelatihan dan pendidikan pengolahan bambu

• Sentra kerajinan dan seni budaya bambu

• Hunian, vila, serta bangunan ramah lingkungan berbahan bambu

Konsep ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis bambu. Selain itu, hutan bambu juga memiliki manfaat ekologis penting, seperti menyerap karbon, menjaga keseimbangan air tanah, dan mencegah erosi.

Baca Juga

Tobat Ekologis dan Seruan Kesadaran Kolektif, Doa Lintas Iman di Gunung Padang Gaungkan Harmoni dengan Alam

Toto menambahkan, jika inisiatif seperti ini diperluas dan diadopsi secara nasional, bambu berpotensi menjadi salah satu solusi strategis Indonesia dalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ekonomi hijau. Ia pun mendorong pemerintah agar mulai menyusun kebijakan komprehensif terkait pengembangan bambu, termasuk peta jalan nasional, dukungan riset, serta integrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, langkah konkret yang dimulai dari tingkat lokal seperti di Bali ini dapat menjadi fondasi kuat bagi transformasi kebijakan lingkungan di tingkat nasional. Dengan kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, bambu dinilai mampu menjadi simbol baru pembangunan hijau Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (nsp)