PASBATA Minta Publik Tak Terprovokasi, Tegaskan Diplomasi Indonesia Tetap Pro-Perdamaian

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum PASBATA PRABOWO, David Febrian, menegaskan bahwa langkah Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dalam kerja sama Board of Peace bersama Amerika Serikat merupakan kebijakan diplomasi yang berorientasi pada perdamaian global, bukan bentuk keberpihakan terhadap konflik atau negara tertentu.

Menurut David, isu tersebut sengaja dipelintir oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi menyesatkan, seolah-olah Indonesia berpihak pada Israel. Ia menilai pola serupa kerap muncul setiap kali pemerintah mengambil langkah strategis di tingkat internasional, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti geopolitik dan konflik kemanusiaan.

“Ini bukan hal baru. Ada upaya memotong konteks kebijakan, memainkan emosi publik, lalu menggiring opini seakan-akan negara ini mengkhianati nilai kemanusiaan. Masyarakat harus waspada terhadap narasi semacam ini,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2).

Ia menjelaskan, kerja sama Board of Peace bukanlah aliansi militer, bukan pula bentuk dukungan terhadap perang atau pengakuan terhadap pendudukan wilayah tertentu. Forum tersebut, menurutnya, justru menjadi ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan, tempat Indonesia membawa prinsip keadilan, hukum internasional, serta perlindungan warga sipil ke tingkat global.

David menegaskan, posisi Indonesia terhadap Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia sejak awal berdirinya negara, sehingga setiap upaya menggiring opini sebaliknya dinilai sebagai rekayasa politik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tidak ada perubahan sikap. Jika ada pihak yang mencoba membangun persepsi seolah-olah negara ini berbalik arah, itu jelas tidak berdasar,” ujarnya.

Menurut David, narasi yang berkembang belakangan ini menunjukkan pola yang berulang, yakni:

1. Mengangkat isu sensitif tanpa konteks kebijakan yang utuh

2. Menggiring opini publik seolah pemerintah mengkhianati nilai bangsa

3. Memanfaatkan sentimen agama dan kemanusiaan untuk memancing emosi

4. Mencari keuntungan politik jangka pendek melalui kegaduhan informasi

Ia menilai pola tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi Indonesia di mata internasional. Jika publik terjebak dalam polarisasi berbasis disinformasi, maka ruang diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan justru semakin sempit.