Mundur Massal Petinggi OJK Dinilai Cermin Masalah Struktural, Investor Pilih Menahan Diri

Jakarta, tvOnenews.com - Pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama dua pejabat strategis pengawasan pasar modal dinilai bukan sekadar langkah personal, melainkan sinyal kuat adanya persoalan struktural yang selama ini membayangi pasar modal Indonesia.

Di mata pelaku pasar, langkah tersebut justru mempertegas besarnya pekerjaan rumah reformasi yang belum tuntas.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai secara institusional pengunduran diri tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kredibilitas OJK di tengah meningkatnya kritik terhadap efektivitas pengawasan dan lambannya reformasi pasar modal.

“Secara institusional, pengunduran diri ini dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga kredibilitas OJK di tengah meningkatnya kritik terhadap efektivitas pengawasan dan kecepatan reformasi pasar modal,” ujar Hendra saat dihubungi, Sabtu (31/1/2026).

Namun dari sudut pandang pasar, Hendra menilai langkah tersebut justru mengirim pesan bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih dalam dari sekadar isu teknis jangka pendek.

Mundurnya pejabat yang langsung membawahi pengawasan pasar modal dan transaksi efek memperkuat persepsi bahwa akumulasi masalah struktural selama ini belum tertangani secara tuntas.

Baca Juga

Di Hadapan Investor Global, Presiden Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum Indonesia

“Langkah tersebut menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar isu teknis jangka pendek, melainkan akumulasi masalah struktural yang selama ini tertunda penyelesaiannya,” jelasnya.

Ia menilai, situasi ini memperbesar tuntutan agar agenda reformasi pasar modal dijalankan dengan pendekatan yang lebih tegas, konsisten, dan berani, terutama dalam penegakan aturan terhadap emiten dan pelaku pasar yang tidak memenuhi standar tata kelola.

Ketidakpastian mengenai kesinambungan kebijakan dan arah kepemimpinan OJK selanjutnya membuat investor cenderung mengambil sikap menunggu.

“Ketidakpastian mengenai kesinambungan kebijakan dan arah kepemimpinan selanjutnya menjadi faktor yang membuat investor cenderung menahan diri dan menunggu kejelasan lebih lanjut,” katanya.

Hendra menegaskan, pasar pada akhirnya tidak akan menilai siapa yang mundur, melainkan apa langkah konkret yang diambil setelahnya. Kecepatan penunjukan pengganti, kejelasan arah kebijakan, serta bukti nyata penegakan aturan akan menjadi penentu arah kepercayaan investor ke depan.

“Pasar akan menilai bukan pada siapa yang mundur, melainkan pada apa yang dilakukan setelahnya,” tegasnya.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pengunduran diri para petinggi OJK dapat menjadi titik balik menuju reformasi struktural yang lebih kredibel dan selaras dengan standar global. Sebaliknya, tanpa tindak lanjut yang kuat, volatilitas IHSG berisiko bertahan lebih lama dan terus membayangi kepercayaan investor.

Sebelumnya, Ketua OJK Mahendra Siregar resmi menyatakan mundur dari jabatannya bersamaan dengan dua pejabat strategis yang membidangi pengawasan pasar modal. Pengumuman tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis OJK pada Jumat (30/1/2026).

Selain Mahendra, pengunduran diri juga dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK), serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK). Ketiganya merupakan figur kunci dalam struktur pengawasan pasar keuangan nasional.

OJK memastikan proses pengunduran diri telah disampaikan secara resmi dan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK),” demikian keterangan tertulis OJK. (agr/aag)