Terungkap di Persidangan! Pejabat Kemendikbudristek Akui Terima 'Uang Panas' Proyek Chromebook, tetapi Tak Diproses Hukum

Jakarta, tvOnenews.com – Fakta baru kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejumlah pejabat kementerian disebut menerima aliran dana yang belakangan dikenal sebagai “uang panas” dari pihak rekanan proyek.

Pengakuan tersebut mencuat dalam sidang lanjutan yang digelar pada Selasa (27/1/2026). Salah satu saksi, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMP Kemendikbudristek, Harnowo Susanto, mengakui pernah menerima uang ratusan juta rupiah saat melakukan kunjungan ke gudang milik vendor pengadaan Chromebook.

“Kami menerima (uang) ketika melakukan survei ke gudang. Di situ kami memastikan untuk mengecek,” ujar Harnowo dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Harnowo menyebut, uang sebesar Rp 250 juta tersebut diterima dari Mariana Susy yang merupakan rekanan PT Bhinneka Mentari Dimensi. Nilai ini sedikit berbeda dengan yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Harnowo diduga menerima uang senilai Rp 300 juta. Selain dirinya, kesaksian serupa juga disampaikan oleh mantan PPK Direktorat SMA Kemendikbudristek, Suhartono Arham.

Dalam persidangan, Suhartono mengaku pernah menerima uang dalam bentuk mata uang asing sebesar 7.000 dollar Amerika Serikat (AS). Uang tersebut disebut berasal dari sesama PPK SMA, yakni Dhany Hamidan Khoir.

Baca Juga

Jadi Saksi di Kasus Korupsi Kemendikbudristek, Mantan Kepala LKPP Akui Adanya Kemahalan Harga

“Seperti yang tadi disampaikan oleh saksi Dhany, itu benar ya? Memberikan uang sebesar 7.000 dollar AS?” tanya salah satu jaksa dalam sidang.

“Ada, pak,” jawab Suhartono.

Dikirim Lewat Paket Perlengkapan Covid-19

Jaksa kemudian mendalami alasan Suhartono baru mengembalikan uang tersebut setelah kasus pengadaan Chromebook resmi masuk tahap penyidikan pada 2025. Padahal, menurut jaksa, uang tersebut diterima pada masa pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Suhartono berdalih bahwa uang tersebut diterimanya secara tidak langsung. Ia mengklaim uang 7.000 dollar AS itu terselip dalam paket perlengkapan Covid-19 yang rutin dibagikan oleh kementerian.

“Direktorat kami itu kan pada saat karena masa Covid, itu sebulan sekali biasanya itu ada pembagian paket untuk Covid-19, Pak. Di dalamnya ada hand sanitizer, ada vitamin, masker dan sebagainya,” kata Suhartono.