Komisi III DPR Tegaskan Kompolnas Bukan Pengawas Polri: Lembaga Eksekutif Tak Bisa Awasi Eksekutif

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak didesain sebagai lembaga pengawas Polri.

Penegasan itu merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, khususnya Pasal 8 dan berdasarkan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Polri, Kompolnas itu tidak didesain sebagai lembaga pengawas Polri,” ujar Habiburokhman, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, fungsi utama Kompolnas hanya sebatas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian serta memberikan pertimbangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

“Ya, Kompolnas itu memberikan, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian dan memberikan pendapat kepada Presiden terkait pengangkatan Kapolri dan pemberhentian Kapolri. Dua hal itu saja fungsi utama Kompolnas,” tegasnya.

Habiburokhman juga menyoroti posisi Kompolnas yang diketuai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Menurutnya, secara prinsip hal tersebut tidak tepat jika Kompolnas diposisikan sebagai pengawas Polri.

“Dan secara azas, Kompolnas yang diketuai oleh seorang Menko Polhukam tidak pas kalau menjadi lembaga pengawas karena Menko Polkam itu adalah lembaga eksekutif. Masa lembaga eksekutif menjadi pengawas terhadap lembaga eksekutif?” kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap Polri secara konstitusional berada di tangan DPR dan masyarakat luas.

“Jadi pengawas terhadap lembaga Polri secara konstitusional adalah DPR, sebagaimana diatur di Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan juga masyarakat luas,” lanjutnya.

Terkait pelibatan publik, Habiburokhman menyebut ruang pengawasan masyarakat telah diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

“Ya, jadi terkait peran serta masyarakat, kita sudah bukakan pintunya di KUHP baru ya, untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum termasuk dan terutama Polri ini pengawasannya secara meluas dilakukan oleh masyarakat dengan apa namanya penguatan profesi advokat di KUHP baru. Itu soal Kompolnas,” ujarnya. (rpi/rpi)