Strategi Presiden Prabowo Soal Kemandirian Penuh Produksi Alutsista Tanpa Impor, Pengamat: Sudah Mulai
- tvOnenews.com/Taufik
Kapasitas ini terus ditingkatkan dengan modernisasi pabrik, ditargetkan mencapai 600 juta butir per tahun agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan TNI-Polri dan mengurangi harga satuan peluru.
Pemerintah turut mendorong peningkatan kapasitas ini, antara lain dengan investasi penggantian mesin-mesin produksi munisi yang sudah tua demi efisiensi dan penurunan biaya.
Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk perawatan alutsista juga menunjukkan kemajuan.
"Tetapi, tantangannya tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi. Nah, kebijakan kita sekarang kalaupun harus impor, mereka wajib kerjasama dengan pabrik lokal untuk bikin pabrik suku cadangnya di sini," jelasnya.
"Jadi, targetnya bukan cuma 'beli barangnya', tapi 'kuasai rantai pasoknya'. Kita sedang bangun ekosistem supaya ke depan, kalau ada situasi darurat, pertahanan kita tidak bisa 'dimatikan' lewat sanksi suku cadang oleh negara lain," sambungnya.
Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal, dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi BUMN dan industri swasta.
Sinergi antara BUMN dan industri swasta nasional menjadi kunci penguatan ekosistem ini. Sejumlah perusahaan swasta kini berperan aktif sebagai pemasok komponen, suku cadang presisi, hingga alutsista pendukung.
Salah satu contoh menonjol adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), perusahaan swasta nasional ini telah memperoleh lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, serta suku cadang presisi bagi pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.
Pabrik PT NKRI di Bandung kini menjadi bagian penting dari rantai pasok industri pertahanan nasional, dengan kemampuan memproduksi selongsong peluru, proyektil, hingga komponen mekanik presisi.
Keberadaan fasilitas ini memperkuat kemandirian industri hulu-hilir serta mendukung pemeliharaan alutsista tanpa ketergantungan pada pemasok luar negeri.
Menurutnya peran itu mencerminkan implementasi nyata Pasal 11 dan Pasal 12 UU Industri Pertahanan, yang membuka ruang luas bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk terlibat langsung dalam produksi dan pengembangan industri pertahanan nasional.
Selain itu, PT RepublikDefensindo juga tercatat aktif memproduksi kendaraan khusus militer, mulai dari truk militer, rantis 4x4, hingga kendaraan amfibi berantai.
Load more