Menteri PANRB Dukung Langkah Polri Lindungi Anak dan Perempuan Lewat Direktorat Baru, Begini Komitmen Kapolri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Dukungan ini diwujudkan melalui pembentukan Direktorat Reserse serta Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO), sebagai penguatan dari unit yang sebelumnya menangani kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perlindungan khusus bagi remaja.

Rini menilai, langkah Polri ini mencerminkan upaya nyata mendekatkan layanan birokrasi kepada masyarakat dengan hadir langsung di lapangan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti pada tataran administrasi, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

"Apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan layanan birokrasi dan turun langsung ke masyarakat dan mendekatkan diri kepada masyarakat," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat menghadiri peluncuran 11 Direktorat Reserse PPA-PPO di tingkat Polda dan 22 Satuan Reserse PPA-PPO di tingkat Polres, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

"Kita harus memastikan bahwa tata kelola pemerintah itu tidak boleh hanya selesai dibalik meja saja, tetapi harus betul-betul bisa termanfaatkan di masyarakat," jelasnya.

Baca Juga

Polri Jamin Rekrutmen Akpol 2026 Bebas KKN, Terapkan Prinsip BETAH Secara Ketat

Ia menambahkan, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, Polri diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang berpihak kepada korban.

Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, empati, serta koordinasi yang solid sejak tahap pelaporan hingga pendampingan korban.

"Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini diisi SDM yang kompeten, profesional dan memiliki orientasi inklusif serta mampu mendekatkan diri pada kelompok rentan, memperlakukan korban dengan bermartabat dan memastikan layanan tidak diskriminatif," ungkapnya.

Rini berharap, kehadiran Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO dapat meningkatkan rasa aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain menghadirkan aparat penegak hukum yang responsif dan mudah diakses, pembentukan unit ini juga diharapkan mendorong sistem penegakan hukum yang berkelanjutan dan berperspektif korban, termasuk dalam aspek pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial secara terpadu.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO merupakan wujud komitmen Polri dalam menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran unit ini menjadi langkah cepat Polri dalam merespons berbagai bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang.

"Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas dengan menjunjung tinggi perspektif dan penghormatan gender," jelas Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO sejalan dengan dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kesetaraan gender.

Selain itu, keberadaan direktorat ini diharapkan membuka peluang karier yang lebih luas bagi polisi wanita di Indonesia.

"Saya kira dalam program Asta Cita sudah dimasukkan Cita yang keempat. Tentunya saya mengharapkan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO adalah bagian dari wujud nyata bagaimana kita terus mendorong kesetaraan gender," ujar Kapolri.

Ke depan, Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO diharapkan menjadi tonggak penguatan kelembagaan Polri yang berperspektif gender, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut mendukung pembentukan direktorat ini, termasuk UN Women Indonesia, Australian Federal Police, dan ICITAP.

"Kami akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan kementerian terkait, para pemerhati, dan juga kerjasama yang kita lakukan selama ini dengan luar negeri, kerjasama dengan dalam negeri dengan seluruh stakeholder untuk betul-betul memberikan layanan terbaik," imbuhnya. (rpi)