Pascabanjir Sumatera, Menhut Raja Juli Hentikan Akses Pemanfaatan Kayu dan Audit Perizinan

Jakarta, tvOnenews.com — Kementerian Kehutanan menghentikan sementara akses pemanfaatan kayu dan mengaudit perizinan kehutanan menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menjelaskan langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kayu hanyut dan menurunnya fungsi lindung hutan.

Raja Juli mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh kementerian terlibat dalam penanganan pascabencana.

“Sebagai respons atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan, kami melakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu,” ujar Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan Kementerian Kehutanan telah menutup akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) serta menghentikan penerbitan legalitas hasil hutan di wilayah terdampak.

“Hal ini dibuat untuk mencegah pencucian kayu dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana,” katanya.

Baca Juga

Banjir Berulang di Tapanuli Tengah, Kasum TNI Minta Rehabilitasi Dipercepat: Warga Tunggu Huntara Layak

Selain moratorium, Kementerian Kehutanan juga melakukan penegakan hukum dan evaluasi terhadap izin usaha pemanfaatan hutan. 

Hingga saat ini, kata Raja Juli, telah dilakukan penegakan hukum terhadap 23 subjek hukum.

“Penyidikan dilakukan terhadap 6 korporasi dan 2 pemegang hak atas tanah serta penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 pemegang hak atas tanah,” ujar Raja Juli.

Tak hanya itu, pemerintah juga mencabut dan mengevaluasi 22 izin Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan mencapai 1 juta hektare termasuk di tiga provinsi terdampak banjir.

Audit terhadap 24 PBPH lainnya masih dalam proses finalisasi.

“Setelah mendapatkan persetujuan dan restu dari Bapak Presiden, kami akan segera menyampaikannya kepada publik,” ucapnya.

Di sisi penanganan darurat, Kementerian Kehutanan mengerahkan Manggala Agni, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), polisi hutan dan jajaran UPT untuk membersihkan kayu hanyut di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Kota Padang.

“Seluruh kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam gotong royong tanggap darurat pascabanjir,” pungkasnya. (rpi/nsi)