OTT KPK di Pajak, Pernyataan Purbaya soal Oknum “Main-main” Kembali Disorot

“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikibuli terus oleh orang pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg ke sini,” kata Purbaya sambil menepuk dada.

Ia menilai pesan Presiden tersebut sebagai peringatan sekaligus mandat politik untuk melakukan pembenahan serius. Purbaya menegaskan tidak ingin ribuan pegawai yang bekerja dengan baik ikut terdampak ulah segelintir oknum.

Terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Purbaya mengungkapkan adanya ultimatum keras dari Presiden. Jika dalam waktu satu tahun tidak ada perbaikan signifikan, maka langkah ekstrem bisa diambil.

“Kalau bea cukai, ancamannya jelas dari sana. Kalau nggak bisa diperbaiki setahun, ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya bagus. Yang jelek-jelek kita rumahkan, saya akan kotakkan betul,” tegasnya.

Purbaya menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan semata-mata hukuman, melainkan upaya menyelamatkan institusi dan menjaga kepercayaan publik. Ia menyadari sektor pajak dan bea cukai memegang peran vital dalam penerimaan negara, sehingga integritas aparatur menjadi kunci.

Kasus OTT KPK yang terjadi di DJP Jakarta Utara dinilai sebagai alarm keras bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah, kata Purbaya, tidak akan menutup mata dan akan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Baca Juga

Menohoknya Ucapan Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas Soal Pernyataan Menkeu Purbaya: Kalau Gak Ada Bukti Namanya Fitnah

Ia juga menegaskan, tidak ada toleransi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Penindakan disiplin hingga pemecatan akan dilakukan sesuai aturan, seiring dengan proses hukum yang berjalan.

Dengan peringatan terbuka ini, Purbaya berharap seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, khususnya di DJP dan DJBC, memahami keseriusan pemerintah. Reformasi sistem, pengawasan ketat, dan keberanian menindak oknum menjadi tiga pilar utama pembenahan.

“Yang bekerja dengan baik akan kita lindungi. Tapi yang masih main-main, itu yang akan kita bereskan,” pungkas Purbaya. (nsp)