KUHP Baru Berlaku 2026, Menkum Buka Suara soal Pidana Kumpul Kebo yang Picu Polemik

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah akhirnya angkat bicara terkait pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif per 2 Januari 2026.

Salah satu pasal yang paling menyita perhatian publik adalah ketentuan pidana perzinahan—yang kerap dikaitkan dengan praktik “kumpul kebo”—dan kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan KUHP yang kini berlaku merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari hukum pidana warisan kolonial Belanda.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

“Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda menjadi KUHP Nasional seperti yang ada sekarang, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023,” ujar Supratman.

Ia menjelaskan hukum pidana materiil yang digunakan Indonesia sebelumnya telah berlaku sejak 1918.

Sementara pembaruan hukum acara pidana justru lebih dahulu rampung melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

“Jadi bisa dibayangkan pidana materiilnya itu baru selesai di tahun 2022, disahkan di DPR 6 Desember 2022, kemudian disahkan oleh bapak Presiden Jokowi 2 Januari 2023,” kata Supratman.

Meski telah resmi berlaku, Supratman mengakui sejumlah pasal dalam KUHP baru masih memunculkan resistensi publik.

Dari sedikitnya tujuh isu krusial, ketentuan pidana perzinahan menjadi salah satu yang paling sering dipersoalkan terutama karena dinilai beririsan dengan ranah privat masyarakat.

“Tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan, dan pemidanaan bagi demonstran. Jadi tiga isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua,” ujar Supratman.

Ia menambahkan penjelasan teknis dan substansi pasal-pasal tersebut akan disampaikan secara lebih rinci oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej selaku ketua tim pemerintah.

Di tengah polemik soal pidana kumpul kebo, Supratman menegaskan bahwa pembentukan KUHP dan KUHAP tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Pemerintah dan DPR, kata dia, telah menggelar pembahasan panjang dengan melibatkan partisipasi publik secara luas.

“Saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan maupun pembahasan KUHAP,” tegasnya.

Ia menyebut hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia dilibatkan dalam proses tersebut termasuk kelompok masyarakat sipil.

“Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dan kita dengar masukannya. Demikian pula halnya Koalisi Masyarakat Sipil,” pungkas mantan Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Pemerintah berharap, dengan penjelasan yang utuh dan berimbang, masyarakat dapat memahami substansi KUHP baru—termasuk pasal perzinahan—sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang berdaulat dan kontekstual dengan nilai-nilai Indonesia. (agr/nsi)