KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR: Perjuangan Panjang Kita, Selamat Menikmati

Jakarta, tvOnenews.com – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru resmi berlaku mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Pemberlakuan dua aturan hukum pidana utama tersebut menandai babak baru sistem hukum nasional Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, pihaknya menyambut penerapan KUHP dan KUHAP baru dengan perasaan haru sekaligus sukacita. Menurutnya, reformasi hukum pidana yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun akhirnya terwujud.

“Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda dan KUHAP warisan Orde Baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun Reformasi,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, (Jumat (2/1/2026).

Habiburokhman menegaskan, dua undang-undang yang disusun Komisi III DPR RI tersebut kini tidak lagi berfungsi sebagai instrumen represif kekuasaan, melainkan menjadi perangkat hukum yang berpihak pada masyarakat dalam mencari keadilan.

“Harusnya pembaharuan KUHP dan KUHAP baru kita laksanakan di awal Reformasi, tapi selalu ada halangan dan rintangan,” kata dia.

Ia pun menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut dan memanfaatkan dua aturan hukum pidana tersebut, yang dirancang dengan pendekatan reformis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Baca Juga

PDIP Kritik MBG Caplok Dana Pendidikan, Habiburokhman: Adian Sebaiknya Debat dengan Ketua Banggar atau Dirinya Sendiri

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro penegakan HAM dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan,” tandas Habiburokhman.

Sebagai informasi, Komisi III DPR RI pada 2025 telah menyelesaikan revisi UU KUHAP sebagai tahapan penting untuk mengimplementasikan UU KUHP yang sebelumnya disahkan pada 2023. Kedua undang-undang tersebut secara resmi diberlakukan bersamaan pada 2 Januari 2026.

Sebelum penerapan KUHP dan KUHAP baru, Komisi III DPR juga merampungkan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Regulasi tersebut menjadi bagian dari masa transisi guna memastikan perubahan sistem hukum pidana nasional berjalan selaras dan efektif.