Ijazah Tertahan 17 Tahun Akhirnya Lunas, Pramono Tutup Program Pemutihan 2025 untuk 2.753 Siswa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup rangkaian Program Pemutihan Ijazah Tahun 2025 dengan menyalurkan bantuan tahap kelima kepada 2.753 peserta didik. 

Penyerahan bantuan senilai total Rp2,8 miliar itu dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di halaman Balai Kota Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Tahap kelima sekaligus menjadi penutup program pemutihan ijazah sepanjang 2025 yang menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah swasta dan madrasah. 

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyoroti masih adanya warga yang ijazahnya tertahan selama belasan tahun akibat kendala biaya.

“Bagi saya pribadi, setiap pelaksanaan program pemutihan ijazah selalu menghadirkan momen yang sangat mengharukan. Bahkan, pada kesempatan ini terdapat penerima yang ijazahnya tertahan hingga 17 tahun. Saat ini orang tersebut telah berusia sekitar 50 tahun dan ijazahnya masih menggunakan istilah SMU. Ini menjadi potret nyata kondisi pendidikan kita,” urai Gubernur Pramono.

Pramono menjelaskan, persoalan ijazah tertahan umumnya terjadi di sekolah swasta, mengingat pendidikan di sekolah negeri Jakarta telah digratiskan. 

Baca Juga

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Dari total 2.753 penerima tahap kelima, sebanyak 1.488 peserta didik berasal dari sekolah swasta dan 1.265 lainnya merupakan siswa madrasah.

“Pada tahap kali ini, lebih dari seribu penerima berasal dari madrasah. Artinya, program ini menyasar seluruh jenjang dan jenis sekolah, baik negeri, swasta, maupun madrasah. Program ini juga akan terus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Program Pemutihan Ijazah disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membuka kembali akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi warga yang selama ini terhambat akibat biaya administrasi pendidikan.

Sepanjang 2025, Pemprov DKI Jakarta telah menuntaskan pemutihan terhadap 6.050 ijazah dengan total anggaran sekitar Rp14,9 miliar melalui kolaborasi lintas pihak. 

Melihat dampak sosial yang besar, Pemprov DKI menargetkan jumlah penerima pada tahun mendatang tetap berada pada kisaran yang sama.

“Kami berharap jumlah penerima dapat berada pada kisaran yang sama seperti tahun ini. Jika bisa mencapai sekitar 6.000 penerima, menurut saya itu sudah cukup baik. Pada tahap awal program, jumlah penerima memang masih sedikit karena belum banyak masyarakat yang berani terbuka menyampaikan bahwa ijazahnya tertahan. Kini, setelah program semakin dikenal, masyarakat mulai secara sukarela melaporkan kondisinya,” tegas Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan bahwa tahap kelima merupakan puncak dari rangkaian panjang program pemutihan ijazah yang dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun.

“Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 117 siswa, tahap kedua kepada 371 siswa, tahap ketiga kepada 820 siswa, tahap keempat gelombang pertama kepada 744 siswa dan gelombang kedua kepada 1.238 siswa, serta tahap kelima kepada 2.753 siswa,” ujar Nahdiana.

Ia menambahkan, keberlangsungan program ini tidak terlepas dari dukungan para mitra kolaborasi, khususnya dalam aspek pendanaan.

“Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur atas arahan dan bimbingannya, serta kepada para kolaborator, khususnya Baznas DKI Jakarta, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini,” tuturnya.

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh warga. Nunung (54), warga Jakarta Utara, mengaku lega setelah ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) putranya yang tertahan lebih dari tiga tahun akhirnya bisa ditebus melalui program pemutihan.

“Senang sekali, anak saya akhirnya bisa menerima ijazah SMP. Waktu itu saya tidak punya uang untuk menebus ijazah. Suami juga sudah tidak bekerja. Alhamdulillah, hari ini ijazahnya bisa diterima,” ucap Nunung.

Dengan ditutupnya tahap kelima, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjadikan pemutihan ijazah sebagai instrumen keberlanjutan untuk mendorong pendidikan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta. (agr/muu)