Lamaran Ditolak Berujung Pidana! Polisi Bakal Periksa Psikologis Tersangka Teror Bom 10 Sekolah di Depok

Jakarta, tvOnenews.com - Polisi masih mendalami soal penangkapan tersangka bernama Hylmi Rafif Rabbani (23) yang memberikan teror bom terhadap 10 sekolah di wilayah Depok, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka.

“Dan juga berkoordinasi tentunya dengan Apsifor untuk melakukan pemeriksaan psikologis dari si tersangka,” kata Oka, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Selain itu pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tambahan untuk mendalami insiden ini.

“Langkah kami juga setelah ini masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi tambahan,” tutur Oka.

“Dan juga kami akan segera mengirimkan berkas kepada pihak penuntut umum,” sambungnya.

Untuk diketahui, Polres Metro Depok menetapkan seorang pria bernama Hylmi Rafif Rabbani (23) sebagai tersangka dalam kasus dugaan teror bom terhadap 10 sekolah di wilayah Depok, Jawa Barat.

“Kita menetapkan tersangka atas nama saudara H, laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang, 7 April 2002. Yang bersangkutan masih mahasiswa di Universitas Swasta jurusan IT,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol  Made Gede Oka Utama, di Depok, Jumat (26/12/2025).

Lebih lanjut Oka menerangkan bahwa ternyata tersangka bukan KLH, namun merupakan mantan kekasih KLH. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan dari KLH.

“Walaupun isi email tersebut menyatakan bahwa Saudari Kamila sebagai pengirimnya, tapi kita berhasil patahkan bahwa memang dari hasil penyidikan bukan yang bersangkutan atau Saudari Kamila yang mengirimkan,” jelas Oka.

Adapun motif tersangka melakukan teror ini yaitu lantaran kecewa karena yang bersangkutan sempat berpacaran di tahun 2022 dan ditolak saat melamar.

Sementara itu, Oka menegaskan, atas perbuatannya tersebut pelaku disangkakan dengan Pasal 45B Juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 4 Tahun dan atau denda maksimal Rp750 juta.

"Dan Pasal 335 KUHP ancaman hukuman 1 tahun. Pasal 336 ayat 2 KUHP ancaman hukuman 5 tahun," ucap Oka. (Ars/nba)