Reaksi Pemerintah Usai Bintang Film Porno Bonnie Blue Seret Bendera Merah Putih

Jakarta, tvOnenews.com – Bintang film dewasa asal Inggris Bonnie Blue kembali menuai kecaman publik. Kali ini aksinya dinilai melecehkan simbol negara Indonesia Bendera Merah Putih.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Bonnie Blue terlihat menyeret Bendera Merah Putih yang disangkutkan di bagian belakang celananya.

Tak hanya itu, ia juga tampak menginjak-injak, meludahi, hingga menduduki bendera kebanggaan bangsa Indonesia tersebut.

Sumber :

• istimewa

Dalam video yang sama, Bonnie bahkan menyebut akan menggunakan Bendera Merah Putih untuk mengelap lantai.

“Aku dinilai telah merusak budaya Bali dan akan aku gunakan benda ini (Bendera Merah Putih) untuk mengelap lantai,” ujar Bonnie Blue dalam video yang dikutip tvOnenews.com, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga

Bali Diguncang Gempa Magnitudo 4,1

Tak berhenti di situ, Bonnie Blue juga memperlihatkan aksinya membentangkan Bendera Merah Putih di depan logo Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London.

Dalam rekaman tersebut, ia tidak sendirian. Beberapa pria terlihat menemaninya dengan mengenakan topeng balaclava berwarna biru.

Aksi tersebut diduga merupakan bentuk respons Bonnie Blue atas kontroversi yang sebelumnya ia buat saat berada di Bali.

Kemlu RI Bereaksi Keras

Sumber :

• istimewa

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) langsung merespons video viral tersebut. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A Mulachela mengecam keras tindakan Bonnie Blue yang dinilai melecehkan simbol negara.

Ia menegaskan bahwa Kemlu RI telah berkoordinasi dengan KBRI London untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

“KBRI London telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat. KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris,” ujar Vahd Nabyl, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, pengaduan tersebut juga disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris serta pihak kepolisian setempat.

“Untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris,” lanjutnya.