Lemdiklat Polri Tawarkan Rekomendasi Kebijakan Baru bagi Pemerintah Terkait Pemberantasan Pungli Lewat Digitalisasi

Bandung, tvOnenews.com - Pusat Pendidikan Administrasi Polri (Pusdikmin) Lemdiklat Polri kembali menggelar Seminar Nasional Policy Brief yang dirangkaikan dengan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di Pusdikmin Polri, Bandung, Rabu (17/12/2025) bertujuan untuk mendukung transformasi digital sekaligus memperkuat pilar reformasi birokrasi. .

Seminar nasional tersebut menghasilkan sejumlah evaluasi strategis, khususnya terkait penguatan integritas pelayanan publik serta rekomendasi kebijakan baru bagi pemerintah. 

Rekomendasi disusun berdasarkan kajian dari empat lokus yang telah diteliti secara mendalam oleh para peserta.

Sumber :

• Cepi Kurnia/tvOne

Forum strategis tersebut menekankan pentingnya integritas pelayanan publik serta mendorong aksi nyata dalam melawan praktik koruptif di tingkat nasional.

Baca Juga

Dibuka Secara Resmi oleh Pramono Anung 'Tak Menjadi' Pedagang Festival Bandeng di Jakarta Bebas dari Aksi Pungli Ormas

Sebanyak 70 peserta dari berbagai instansi strategis turut ambil bagian dalam Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan ke-29 ini. 

Mereka menyusun policy brief berbasis data lapangan yang diperoleh dari lokus visitasi di Provinsi Jawa Timur.

Adapun lokus visitasi meliputi sejumlah instansi kunci, seperti Polres Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Polres Malang, hingga Pemerintah Kota Malang. 

Para peserta tidak hanya melakukan kajian teoritis, tetapi juga turun langsung menilai efektivitas layanan publik guna merumuskan solusi atas persoalan nyata, salah satunya pemberantasan pungutan liar melalui digitalisasi layanan.

Ketua Panitia Policy Brief Pusdikmin Polri, AKBP Widya Anugerah Sejati menyampaikan bahwa policy brief yang dihasilkan merupakan bagian wajib dari kurikulum pelatihan. 

Meskipun pengambilan sampel dilakukan di Jawa Timur, rekomendasi kebijakan yang disusun memiliki cakupan nasional dengan menempatkan integritas sebagai ruh utama dalam setiap kebijakan pemerintahan.

“Kesimpulan dari kajian empat lokus ini akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah,” kata AKBP, Widya.

Selain itu, seminar ini menjadi fase krusial menjelang pelantikan para peserta. 

Dengan penggabungan keilmuan akademisi dan vokasi, para calon pemimpin masa depan diharapkan mampu keluar dari zona nyaman demi mengawal visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Narasumber seminar sekaligus pendamping dari LAN RI Jatinangor, Baban Subandi menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif berbasis data dan integritas. 

Sementara itu, Kombes Pol Ruli Agus Pramono selaku Kapusdikmin Polri Bandung, berharap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Rekomendasi dari seminar ini diharapkan mampu mendorong perbaikan signifikan dalam sistem pemerintahan ke depan,” katanya. (muu)