Pemberangkatan Transmigran dari Lampung hingga DKI Jakarta, Pemerintah Dorong Pusat Pertumbuhan Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun Indonesia dari pinggiran melalui program transmigrasi. Hal ini ditandai dengan pemberangkatan transmigran dari sejumlah provinsi, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, yang dilepas langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Provinsi Lampung, Selasa (16/12/2025).

Dalam sambutannya, Viva Yoga menyebut momen pelepasan transmigran di Lampung memiliki nilai historis yang kuat. Lampung dikenal sebagai salah satu daerah tujuan utama transmigrasi sejak masa kolonial hingga era awal kemerdekaan. Namun kini, Lampung justru bertransformasi menjadi daerah asal transmigrasi.

“Lampung tidak bisa dipisahkan dari sejarah transmigrasi. Dulu menjadi daerah tujuan, sekarang menjadi daerah pengirim transmigrasi. Ini menunjukkan adanya transformasi sosial, ekonomi, dan pembangunan yang cukup baik di Provinsi Lampung,” ujar Viva Yoga.

Ia menjelaskan, perubahan peran Lampung tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan wilayah, sekaligus menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini tidak lagi semata-mata soal perpindahan penduduk. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat lokal di kawasan tujuan.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah memberangkatkan transmigran ke dua kawasan transmigrasi, yaitu Kawasan Transmigrasi Torire di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, serta Kawasan Transmigrasi Taramanu Tua di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Viva Yoga menegaskan bahwa setiap transmigran yang diberangkatkan akan mendapatkan jaminan negara berupa hunian, pekarangan, serta lahan garapan sebagai bagian dari reforma agraria. Seluruh lahan yang disiapkan telah dipastikan berstatus clean and clear, layak huni, layak usaha, dan layak berkembang, serta telah dikomunikasikan secara sosiologis dengan masyarakat setempat.

“Negara hadir memberikan lahan dan pendampingan. Tidak ada penolakan dari warga lokal, justru banyak daerah yang meminta kehadiran transmigran untuk menggerakkan ekonomi dan membuka wilayah yang belum berkembang,” katanya.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, Sigit Mustofa Nurdin, melaporkan bahwa pemberangkatan ini merupakan bagian dari agenda nasional penempatan transmigrasi tahun 2025. Secara nasional, jumlah penempatan transmigrasi tahun ini mencapai 1.394 kepala keluarga.

Dari total tersebut, sebanyak 1.299 kepala keluarga merupakan transmigran lokal, sementara 95 kepala keluarga lainnya berasal dari skema Transkarya Nusantara. Komposisi ini menunjukkan arah kebijakan Kementerian Transmigrasi yang menitikberatkan pada penguatan transmigrasi lokal.