Harga Tiket Pesawat ke Daerah Bencana Aceh dan Sumatera Masih Mahal, Pemerintah Pertimbangkan Diskon

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah tengah mengkaji kebijakan pemberian diskon tiket pesawat untuk rute menuju daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini dipertimbangkan menyusul keluhan masyarakat terkait harga tiket pesawat yang dinilai masih cukup mahal, khususnya ke wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang terdampak bencana sejak awal Desember 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Achmad Setiyo Prabowo, mengatakan kajian ini difokuskan pada bandara-bandara yang dikelola langsung oleh Kemenhub. Menurutnya, terdapat setidaknya tiga bandara yang secara regulasi paling memungkinkan untuk diberikan potongan biaya jasa kebandarudaraan guna menekan harga tiket pesawat.

Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing (FLZ) di Sibolga, Sumatera Utara; Bandar Udara Rembele di Takengon, Aceh; serta Bandar Udara Malikus Saleh di Aceh. Bandara-bandara ini dinilai menjadi akses udara terdekat menuju sejumlah wilayah yang terdampak bencana alam.

“Paling mudah itu memang di bandara yang dikelola Kemenhub karena tarifnya berbasis Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Dari situ bisa kita kaji untuk dilakukan pemangkasan,” ujar Setiyo dalam kegiatan Media Gathering Angkasa Pura, Kamis (11/12/2025).

Setiyo menjelaskan, opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain pemangkasan biaya parkir pesawat, pengurangan pungutan pajak yang masuk dalam kategori PNBP, serta potongan biaya jasa kebandarudaraan lainnya. Dengan berkurangnya beban biaya operasional maskapai, pemerintah berharap harga tiket pesawat ke daerah bencana bisa ikut ditekan dan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski demikian, Setiyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait diskon tiket pesawat tersebut. Kemenhub masih perlu melaporkan dan meminta persetujuan pimpinan sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan.

Baca Juga

Harga Avtur Naik, Pemerintah Tanggung Pajak Pesawat Ekonomi Selama 60 Hari

“Memang belum ada surat resmi dari kami. Tapi karena ini PNBP, dalam kondisi tertentu sebenarnya bisa dipertimbangkan. Ke depan kami akan coba laporkan ke pimpinan untuk memberikan kebijakan seperti itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Setiyo mengungkapkan bahwa sejak bencana terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, Kemenhub belum mengenakan tarif jasa kebandarudaraan di tiga bandara tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati dan dukungan terhadap daerah yang tengah menghadapi kondisi darurat.

Namun, ia mengakui hingga saat ini belum ada insentif khusus yang diberikan pemerintah kepada maskapai penerbangan, baik penerbangan reguler maupun komersial, yang melayani rute ke daerah bencana. Pemerintah masih mengandalkan pendekatan imbauan kepada maskapai agar tidak menaikkan harga tiket secara sepihak.

“Kami memang belum memberikan insentif resmi ke maskapai. Tapi sudah kami imbau melalui surat dari Dirjen agar penerbangan ke daerah terdampak bencana tetap menggunakan harga tiket normal dan tidak dinaikkan,” tegas Setiyo.

Imbauan tersebut dinilai penting mengingat kondisi masyarakat di daerah terdampak yang masih membutuhkan mobilitas udara, baik untuk keperluan evakuasi, pengungsian, maupun distribusi bantuan. Setiyo menyebut, tidak sedikit warga yang harus meninggalkan wilayahnya untuk mencari tempat yang lebih aman dan membutuhkan akses transportasi udara dengan harga yang wajar.

“Di daerah terdampak itu ada masyarakat yang perlu keluar untuk pengungsian atau alasan keselamatan. Jadi jangan sampai harga tiket justru memberatkan mereka di tengah situasi sulit,” ujarnya.

Kajian diskon tiket pesawat ini juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap tingginya harga tiket pesawat domestik, khususnya ke wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses transportasi darat dan laut. Pemerintah menilai, dalam situasi bencana, negara perlu hadir memastikan akses transportasi tetap terjangkau.

Ke depan, Kemenhub akan terus berkoordinasi dengan maskapai, pengelola bandara, serta kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat. Pemerintah berharap, jika diskon tiket pesawat dapat direalisasikan, maka mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ke daerah bencana di Sumatera dapat berjalan lebih lancar tanpa dibebani biaya tinggi. (nsp)