Perkuat Pasokan Pangan, Pengamat Dorong Pemerintah Segera Pulihkan Sawah Rusak di Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana mendorong pemerintah untuk segera memulihkan lahan persawahan yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Menurut Eko, langkah pemulihan tersebut penting dilakukan untuk memperkuat cadangan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana.

"Saya mengucapkan turut berdukacita atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Namun pemerintah perlu segera merehabilitasi jaringan infrastruktur, termasuk sawah dan irigasi pertanian yang rusak, guna mempercepat dan memperkuat cadangan pangan di wilayah tersebut," kata Eko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Eko menilai, percepatan rehabilitasi lahan pertanian akan membantu petani kembali berproduksi serta mencegah penurunan pasokan pangan di daerah terdampak.

"Apalagi kita tahu, bahwa kebutuhan pangan khususnya di tiga provinsi ini akan terus meningkat. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk jangka panjang juga," ujarnya.

Selain itu, Eko juga menjelaskan bahwa perlu adanya dukungan suplai pangan dari wilayah yang mengalami surplus, khususnya di Pulau Sumatera, untuk menjaga pasokan wilayah terdampak bencana tersebut.

"Dalam situasi darurat seperti ini, perlu gotong royong. Misalnya dari Sumatera Selatan yang menjadi lumbung pangan terbesar nasional, bisa membantu mensuplai pasokan pangannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 11.000 hektare (ha) lahan sawah di Sumatera terendam banjir dan lumpur. Bahkan, sebagian lahan tersebut disebut hilang terbawa arus banjir.

Lahan yang terdampak tersebut merupakan bagian dari total sekitar 65.000 ha sawah yang terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, Amran menegaskan tidak seluruh lahan yang tergenang mengalami gagal panen.

"11.000 ha itu kami cetak ulang dan dikerjakan oleh pemerintah, Kementerian Pertanian tanggung jawab," ungkapnya.