Kejati Jatim Awasi Ketat PT DABN, Operasional Tetap Berjalan Lewat Skema Escrow Account

Probolinggo, tvOnenews.com – Aktivitas operasional di Terminal Umum (TU) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT DABN dipastikan tetap berjalan di tengah proses penataan tata kelola yang kini berada dalam pengawasan ketat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Hendra Yulis Priyanto, Humas KSOP Kelas IV Probolinggo, mengatakan bahwa saat ini seluruh kegiatan di lingkungan TU PT DABN dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian pengelolaan keuangan antara Kejati Jatim, PJU sebagai holding PT DABN, dan KSOP selaku otoritas pelabuhan.

“Kini pengelolaan keuangan PT DABN ditempatkan pada escrow account atau rekening penampungan, yang hanya dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan resmi dari Kejati Jatim. Langkah ini diterapkan sebagai bagian dari upaya penertiban setelah mencuatnya dugaan penyimpangan dalam tubuh PT DABN,” katanya, Jumat (12/12/2025).

PT Petrogas Jatim Utama (PJU) selaku holding dari PT DABN telah mengambil alih sepenuhnya mekanisme pengelolaan keuangan guna memastikan tidak ada celah penyalahgunaan anggaran. Pihak KSOP bersama PJU melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas operasional di TU BUP PT DABN.

“Pengaturan ini telah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pembenahan Tata Kelola Pelabuhan dan Tata Kelola Keuangan di TU BUP PT DABN, sebagai tindak lanjut dari perjanjian pengelolaan keuangan di Kejati Jatim. Bersepakat melakukan pembenahan menyeluruh untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.

Hingga kini, Kejati Jatim masih gencar melakukan pendalaman terkait temuan dugaan korupsi yang menyeret perusahaan tersebut. Penerapan escrow account dan pengawasan operasional dinilai menjadi strategi mitigasi kerugian negara agar layanan pelabuhan tetap berjalan tanpa hambatan.

“Skema pengawasan berlapis ini membuka babak baru dalam proses investigatif terhadap dugaan penyimpangan di PT DABN. Aktivitas perusahaan tetap berjalan, namun setiap langkahnya kini berada dalam kontrol institusi penegak hukum dan otoritas pelabuhan,” tandasnya.

Sementara itu, Candra Kurniawan selaku Manajer Operasional PT DABN menyampaikan bahwa PT DABN sebagai anak perusahaan PT PJU BUMD Provinsi Jatim selalu melaporkan perkembangan terkait mekanisme pembayaran melalui escrow account sesuai perjanjian pengelolaan keuangan.

“Namun pengajuan pembayaran minggu ke-4 November 2025 belum ditandatangani oleh KSOP, sehingga menghambat pembayaran operasional kepada vendor dan hak-hak karyawan. Kami sudah melaporkan pada holding PT PJU,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil menyita uang hasil korupsi dari BUP PT DABN senilai Rp47.268.120.399 dan USD 421.046. Pengungkapan ini berdasarkan Perintah Penyelidikan Nomor Print 1294/M.5/Fd.1/06/2025. Skandal dugaan korupsi pengelolaan pelabuhan tersebut dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2025. (msn/gol)