Pemprov Sumbar makamkan massal korban bencana yang tak teridentifikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Polda setempat menyiapkan pemakaman massal terhadap puluhan korban bencana banjir dan tanah longsor yang tidak teridentifikasi di daerah Bungus.

"Pemerintah Provinsi bersama Polda Sumbar terlebih dahulu melakukan penyelenggaraan jenazah yang tidak teridentifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Padang, sebelum dimakamkan secara massal," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Kota Padang, Rabu.

Arry menyebutkan total terdapat 24 jenazah yang akan dishalatkan di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi pukul 12.30 WIB sebelum dimakamkan pada Rabu siang di daerah Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

"Siang nanti kami akan melakukan penyelenggaraan jenazah bagi 24 korban bencana yang tidak teridentifikasi. Kita akan shalatkan di Masjid Raya dan setelah itu, jenazah dimakamkan secara massal," kata dia.

Senada dengan itu Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Al Amin mengatakan persiapan penyelenggaraan Shalat Jenazah sudah dilakukan. Untuk imam shalat akan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Polisi Gatot Tri Suryanta dan Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar Rahimul Amin bertindak sebagai pembaca doa.

"Rencananya, penyelenggaraan Shalat Jenazah akan dihadiri seluruh Forkopimda Sumbar, para ASN, dan jajaran kepolisian, serta masyarakat umum," kata Al Amin.

Baca Juga

Banjir Berulang di Tapanuli Tengah, Kasum TNI Minta Rehabilitasi Dipercepat: Warga Tunggu Huntara Layak

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumbar Syaifullah menjelaskan 24 jenazah yang akan dishalatkan merupakan korban yang tidak teridentifikasi, baik identitas maupun keluarganya.

Langkah ini merupakan hasil keputusan rapat gabungan antara Dinas Sosial Sumbar, Dinas Sosial Agam, dan Disaster Victim Identification (DVI) Polri, DVI Polda Sumbar, Rumah Sakit Bhayangkara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, dan Dinas Kesehatan Sumbar.

"Teknis pelaksanaan dan pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumbar," ucap Syaifullah.(ant/ree)