Menhut Raja Juli Gempur Perusak Hutan: Total 7 Subyek Hukum Sudah Disegel, Operasi Diperluas di Batang Toru

Jakarta, tvOnenews.com – Operasi besar-besaran Kementerian Kehutanan terhadap subyek hukum yang ditengarai merusak hutan di Sumatera terus menguat.

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, kembali memperbarui daftar penyegelan, menambah tiga subyek hukum baru setelah sebelumnya empat lokasi telah lebih dulu disegel.

Langkah tegas ini disebut sebagai realisasi janji politik yang ia sampaikan langsung di hadapan Komisi IV DPR RI, bahwa seluruh pihak yang merusak hutan akan ditindak tanpa kompromi.

“Penyegelan ini akan terus kami lakukan terhadap perusak hutan. Seperti janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI. Jadi siapapun yang melakukan perusakan hutan akan kami tindak,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

Dalam update terbarunya, Kemenhut menyegel empat lokasi tambahan yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di Sumatera. Dua lokasi berada di dalam konsesi perusahaan, sementara dua lainnya merupakan kawasan yang dikelola pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di luar kawasan hutan.

“Kami tidak ada kompromi. Baik korporasi ataupun PHAT yang terbukti merusak hutan Indonesia akan kami tindak. Seperti komitmen yang telah saya sampaikan di DPR, penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” tegas Raja Antoni.

Baca Juga

Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Daftar penyegelan terbaru:

        1.      Dua areal konsesi PT Agincourt Resource di Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan.

        2.      PHAT Jon Anson di Desa Natambang Roncitan, Kec. Arse, Kab. Tapanuli Selatan.

        3.      PHAT Mahmudin di Desa Sombadebata Purba, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan.

Sebelumnya, empat subyek hukum telah lebih dulu disegel:

        1.      Dua areal konsesi PT Toba Pulp Lestari di Desa Marisi, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan.

        2.      PHAT Jhon Ary Manalu di Desa Pardomuan, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara.

        3.      PHAT Asmadi Ritonga di Desa Dolok Sahut, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara.

        4.      PHAT David Pangabean di Desa Simanosor Tonga, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan.

Raja Juli menegaskan bahwa penyegelan dilakukan disertai investigasi mendalam oleh Gakkum Kemenhut di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan dengan pengumpulan sampel kayu hingga permintaan keterangan para pihak.

“Dengan penyegelan kali ini sudah ada 7 subyek hukum yang disegel. Masih ada 5 subyek hukum lainnya yang teridentifikasi dan akan kami lakukan pendalaman. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak segan akan langsung segel,” tutupnya.

Langkah Kemenhut ini menandai operasi penegakan hukum terbesar dalam beberapa tahun terakhir, di tengah tekanan publik agar pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan bencana ekologis di Sumatera. (agr/ree)