Bukan Salah Pemerintah Sekarang, Pakar Lingkungan Sebut Kerusakan Alam di Sumatera Akumulasi Puluhan Tahun
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Kerusakan lingkungan yang disebut menjadi pemicu bencana di sejumlah wilayah Sumatra dinilai bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah saat ini.
Pakar lingkungan menilai dampak ekologis yang terjadi merupakan akumulasi panjang dari kebijakan dan praktik buruk sejak era sebelumnya.
Pakar lingkungan Mahawan Karuniasa menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak bisa langsung disalahkan atas kondisi kerusakan hutan saat ini. Ia mengingatkan bahwa Raja Juli baru menjabat sebagai Menhut sejak tahun lalu.
“Terkait dengan siapa yang tanggung jawab, menteri yang sekarang (Menhut Raja Juli) dan seterusnya, itu enggak bisa dilihat seperti itu,” ujarnya, saat dihubungi media, Minggu (7/12/2025).
“Karena kan (Raja Juli) baru ya, baru dipilih (sebagai Menhut), ya, kemudian baru bekerja,” sambungnya.
Mahawan menegaskan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, namun tidak bisa memikulnya sendirian. Menurutnya, peran pengawasan terhadap pembalakan liar, audit izin perusahaan, dan percepatan restorasi alam harus menjadi fokus pemerintah saat ini.
“Juga mengaudit, ya, kinerja dari perusahaan, itu harus diaudit apakah mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
“Oleh karena itu pemerintah-pemerintah yang sekarang ya harus melakukan hal yang terbalik, ya untuk fokus pada restorasi, fokus pada pelestarian,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung akar persoalan pembalakan liar yang telah terjadi sejak era Orde Baru. Ia menyebut korupsi sumber daya alam telah berlangsung masif puluhan tahun.
“Memang demikian kenyataannya, ada proses korupsi sumber daya alam yang terjadi sejak zaman Orde Baru itu ya, yang sangat masif terjadi,” ucapnya.
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Dalam rapat kerja dengan Menhut Raja Juli, ia menegaskan kerusakan hutan tidak terjadi dalam satu atau dua tahun terakhir.
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Kamis (4/12/2025).
Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembalakan, termasuk yang dilakukan secara legal, yang dinilainya memperparah risiko bencana di banyak daerah. Ia mengecam aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh.
“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana,” pungkasnya.
Para ahli dan legislator sepakat bahwa bencana yang terjadi menjadi peringatan serius untuk kembali memperkuat tata kelola hutan dan mempercepat upaya penyelamatan lingkungan. (agr/ree)
Load more