Puan Maharani Ungkap DPR Pertimbangkan Revisi UU Kehutanan Pasca Banjir Bandang di Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait kemungkinan Undang-Undang Kehutanan direvisi pasca banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua DPP PDIP ini menyebut DPR akan membahas terkait evaluasi yang harus dilakukan, seusai penanganan bencana selesai. Evaluasi itu mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Kehutanan.

“Ya setelah kemarin Komisi IV melakukan, memanggil Kementerian Kehutanan, kita akan evaluasi apa saja, bagaimana, dan kapan akan dilakukan. Tentu saja setelah bencana ini selesai ditangani,” ujar Puan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

Dia menjelaskan semua pihak saat ini tengah fokus menangani bencana. Masih banyak korban yang belum ditemukan dan butuh bantuan akibat akses ke beberapa daerah masih terputus.

“Yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu,” kata Puan.

“Walaupun kemarin Komisi IV sudah memanggil Menteri Kehutanan untuk bisa melakukan evaluasi-evaluasi. Namun hal tersebut akan kami dengar kembali laporannya dan akan kami tindak lanjuti setelah penanganan bencana ini selesai,” sambungnya.

Baca Juga

Banjir di Jember Meluas Hingga 23 Desa di 10 Kecamatan

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan Komisi IV DPR RI usai diminta mundur atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia mengatakan pencopotan atau reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden. Kendati demikian, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengaku siap dievaluasi 

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2025).

Dia juga menanggapi kritik publik yang kerap muncul di media sosial. Menurutnya, kritik, aspirasi, hingga kemarahan netizen tidak pernah dia hapus.

Dia menganggap hal itu sebagai bagian dari dinamika yang harus diterima sebagai pejabat publik.

“Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” ujar Raja Juli. (saa/rpi)