Tegas! Legislator PKB Sebut Raja Juli Tak Paham Tata Kelola Hutan: Lebih Baik Mundur

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatannya imbas banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi IV DPR bersama Raja Juli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” kata Usman.

Menurutnya, penyelesaian masalah kehutanan tidak bisa dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Dia menyebut kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

Baca Juga

DPR: Telegram Siaga TNI Bukan untuk Sipil, Masyarakat Tak Perlu Cemas

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” ungkap Usman.

Lebih lanjut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis. Menurut dia, pernyataan Raja Juli bertentangan dengan kebijakan yang diambil.

Dia pun menyinggung soal Bupati Tapanuli Selatan yang telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu. Namun, pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” jelas Usman.

Atas hal ini, dia mendesak Raja Juli serius menyelesaikan masalah kerusakan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (saa/iwh)