Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Prabowo-Gibran Bersih dari Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga survei Adidaya Institute merilis hasil survei terbaru terkait pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil survei tersebut, publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran cukup bersih dari praktik-praktik koruptif.

Berdasarkan survei yang berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November tersebut, 78,5 persen, responden percaya bahwa Prabowo-Gibran bersih dari praktik korupsi.

“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” kata Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute Ahmad Fadhli dalam keterangannya, dikutip Kamis, 4 Desember 2025.

Publik juga menganggap pemerintahan Prabowo-Gibran jauh dari tindakan kolutif. Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi.

“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktek kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” ucap Fadhli.

Survei Adidaya Institute juga menunjukkan Kepresidenan sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 94,8 persen. 

Disusul TNI yang memperoleh kepercayaan 92,3 responden dan MPR-RI yang mendapat kepercayaan 79,8 persen.

“Setidaknya lewat tindakan Presiden Prabowo yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pendidikan nasional dengan beragam program unggulan pemerintah, publik percaya bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar omon-omon atau wacana,” ungkap Fadhli.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memperoleh kepercayaan responden sebanyak 72,0 persen. Sementara Polri hanya mendapat kepercayaan sebanyak 62,3 persen responden. 

DPR-RI menjadi lembaga negara yang memiliki kepercayaan responden yang terendah, dengan pilihan 54,7 persen responden.

“Tampaknya publik masih terngiang dengan tragedi Agustus Kelabu yang bermula dari persepsi buruk DPR-RI dan kinerja Polri yang dinilai tidak profesional menangani demonstrasi. Sementara imbas perlakuan hukum berbanding terbalik antara Tom Lembong dan Hasto dengan Bobby Nasution, KPK dianggap kental dengan intervensi politik. Kedua hal tersebut mempengaruhi rendahnya kepercayaan responden kepada masing masing lembaga negara tersebut,” ucap Fadhli.