Cak Imin Serukan Tobat Nasuha ke Kemenhut Usai Bencana Sumatra, Ahmad Ali: Harus Bijak...

Jakarta, tvOnenews.com - Soal pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan taubat nasuhah, usai banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Ternyata menuai komentar dari elite politik PSI, yakni Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Menurutnya, apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi, tetapi tak serta-merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini, kan?" jelas Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (3/12/2025). 

Ahmad Ali menyampaikan, ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di wilayah utara Pulau Sumatra. 

Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.

"Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan, itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu," kata Ali.

Baca Juga

Cak Imin Sebut Program MBG Paling Berpengaruh Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Kemudian, ia juga mengatakan, bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta-merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. 

Selain itu, Ali mengklaim bencana di kawasan utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.

"Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini, karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini," jelas Ali.

"Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu," sambungnya.

Meski demikian, Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri. Ia berharap kebijakan yang diambil lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat.