Banjir Bandang Sumatera, Komisi IV DPR Usul Moratorium Izin Pengelolaan Hutan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo tidak menampik bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, meskipun pemerintah mengklaim bahwa jumlah deforestasi di Indonesia mengalami penurunan, tetapi deforestasi tetap menjadi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor.

“Ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga pada pemerintah sebagai yang memiliki otoritas,” kata Firman saat dihubungi, Rabu (3/12/2025).

Sumber :

• PKB

Atas hal ini, Firman mengusulkan kepada pemerintah untuk dilakukan moratorium izin penggunaan hutan.

“Pertama, tentunya saya mengusulkan adanya moratorium. Izin moratorium dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” ungkapnya.

Baca Juga

Patahkan Narasi Menyerah, Pemerintah Beberkan Penghasilan Penanganan Lumpur Usai Banjir di Aceh

Pasalnya, politisi Partai Golkar itu mengungkap ada beberapa kawasan hutan lindung yang diberikan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), sehingga menimbulkan masalah baru yakni kerusakan lingkungan.

“Justru itulah yang menyebabkan salah satu daripada indikasi-indikasi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Karena ketika pemerintah sudah memberikan izin, pemerintah tidak mampu mengontrol,” kata Firman.

“Dan ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama, kebijakan-kebijakan daripada kementerian-kementerian periode-periode sebelumnya. Ya tentunya ini adalah kebijakan politik daripada pemerintah ketika itu,” pungkasnya. (saa/muu)