APBD DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Anung Minta Tak Turunkan Kualitas Bangun Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo meminta kepada jajaran untuk tidak menurunkan kualitas dalam membangun Jakarta, walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dipangkas Rp15 triliun.

“Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita semua tahu dan tidak perlu ditutupi bahwa Jakarta baru saja menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang di mana APBD kita terpotong Rp15 triliun. Tetapi saya meminta kepada seluruh jajaran, tidak boleh menurunkan kualitas kita di dalam membangun Jakarta,” kata Pramono, di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut Pramono menegaskan bahwa dalam membangun kota Jakarta ini, dirinya ingin menyelesaikan proyek-proyek yang sejak dahulu tidak selesai. Salah satunya yakni tiang monorel mangkrak di Jalan Rasuna Said.

“Saya sudah minta bulan Januari kita mulai untuk dilakukan pembersihan, dan nanti di Rasuna Said kita buat pedestrian-nya lebih baik, ruang terbuka hijaunya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan juga bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan, ini akan bisa mengurangi kemacetan kurang lebih 14 persen kalau kemudian kita atur secara baik,” ucap Pramono.

Selain itu Pramono pihaknya juga menargetkan penyelesaian pembangunan jalan di Flyover Pluit hingga pembangunan di lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Maka dengan demikian, inilah yang akan kita lakukan. Termasuk yang beberapa waktu yang lama tidak terselesaikan, flyover di Pluit, jalan yang ada atas dan bawah yang kemudian menyebabkan mobil banyak yang jatuh. Rumah Sakit Sumber Waras, dan sebagainya. Mari kita lakukan untuk kita selesaikan,” terang Pramono.

Sementara itu, Pramono menuturkan, untuk membangun Jakarta tidak semuanya harus dari APBD. Menurutnya, salah satu kekuatan Jakarta sebagai kota besar adalah kalau kita bisa membangun yang disebut dengan trust, membangun kepercayaan. 

“Kalau trust ini bisa kita bangun Saudara-saudara sekalian, saya yakin banyak yang akan berperan serta. Contohnya, saya bicara dengan Walikota Jakarta Utara untuk seluruh jalan tol yang ada di Jakarta Utara, yang sekarang ini hanya kelihatan tiang-tiangnya saja, saya minta untuk dibuatkan Vertical Garden. Menjadi lebih hijau, di bawah tol-nya dibuat tempat atau taman terbuka hijau, RPTRA dan sebagainya. Dan kemarin sudah dimulai dengan Si Pitung di Koja,” ungkap Pramono.

Kemudian Pramono mengatakan, dalam membangun Jakarta ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, perlu dilakukan kebersamaan. 

“Maka dengan cara-cara seperti inilah Saudara-saudara sekalian nanti di lapangan, melakukan koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Forum Kecamatan dan sebagainya, harus dilakukan kebersamaan. Karena membangun Jakarta yang begitu problemnya kompleks ini enggak bisa sendirian,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026, dengan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang paling terdampak.

Kebijakan ini membuat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 menyusut dari Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp79,03 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya tidak akan mempermasalahkan keputusan pemerintah pusat.

Ia menyebut telah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai pemangkasan dana TKD yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu,” kata Pramono usai pertemuan tertutup dengan Menkeu Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti seluruh kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia meyakini keputusan tersebut telah melalui kajian matang.

“Kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil,” ujarnya.

Pramono mengakui, pemangkasan dana transfer sebesar Rp15 triliun itu akan berpengaruh signifikan terhadap postur APBD 2026.

Oleh karena itu, ia meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk membuka ruang pendanaan kreatif (creative financing) guna menutupi selisih anggaran yang hilang.

Salah satu opsi yang diajukan adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, lembaga investasi daerah yang dirancang untuk menghimpun dana pembangunan dari berbagai sumber.

“Kami ingin membentuk Jakarta Collaboration Fund, yang selama ini menjadi cita-cita kami,” ungkapnya.

Selain itu, Pramono juga mengusulkan agar Pemprov DKI dapat memanfaatkan sebagian dari dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang saat ini ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat pendanaan BUMD di Jakarta.

“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara, kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” kata Pramono. (ars/aag)