Bantu Pengusaha Soal Hambatan Bisnis, Purbaya: Kemampuan Saya Setingkat Abu Nawas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, guna memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Tanah Air, dirinya berjanji akan membantu para pengusaha untuk menghadapi berbagai hambatan bisnis di Indonesia.

Tujuannya yakni agar Indonesia bisa meningkatkan daya saing, dan berkompetisi dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Malaysia.

Karenanya, Purbaya mengaku akan meluncurkan pusat pengaduan bisnis bagi para pengusaha, dan meminta agar mereka melapor kepadanya apabila menghadapi kendala investasi.

"Jadi kalau nanti teman-teman (pengusaha) ada masalah bisnis, lapor ke tempat saya, nanti saya umumkan besok mungkin lapornya kemana, nanti akan kita bereskan," kata Purbaya usai menghadiri Rapimnas Kadin 2025 di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember 2025.

Dengan pengalaman menyidangkan 600 kasus terkait investasi pada periode 2016-2019 lalu, Purbaya memastikan bahwa pihaknya akan membantu para pengusaha untuk menyelesaikan berbagai hambatan bisnis yang mereka hadapi.

"Kalau ada yang ragu, 'Purbaya emang tahu hukum apa. Emang dia bisa jadi hakim?'. Saya sudah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama 3 tahun itu," ujarnya.

Purbaya bahkan berkelakar bahwa kemampuan hakimnya sudah setingkat Abu Nawas. "Saya kemampuan hakimnya sudah setingkat Abu Nawas," ujarnya.

Purbaya menjelaskan, dirinya memiliki pengalaman saat menjadi Wakil Ketua Debottlenecking di Kemenko Perekonomian, Maritim, dan Polhukam. Dalam tugasnya tersebut, Dia mengaku telah membantu menyelesaikan 193 kasus yang berhubungan dengan investasi senilai Rp 894 triliun.

Dia menambahkan, kendala investasi di lapangan yang kerap terjadi, biasanya justru berbeda antara pemerintah dan pengusaha. Dimana, dia mengaku bahwa laporan yang masuk dari anak buah biasanya selalu positif. Namun hal sebaliknya justru terjadi jika laporan tersebut berasal dari pengusaha.

Karenanya, Purbaya memastikan bahwa pemerintah bakal membentuk Kelompok Kerja (Pokja), yang berfokus mengatasi hambatan bisnis. Nantinya, pemerintah akan menerima laporan dari pengusaha untuk disidangkan kemudian.

"Kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor, dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking," kata Purbaya.