Desak Investigasi Dugaan Illegal Logging Pemicu Banjir Bandang Sumatera, DPR: Banyak Kayu Gelondongan

Jakarta, tvOnenews.com - Desakan kepada pemerintah untuk investigasi dugaan illegal logging pemicu banjir bandang di pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumbar dan Sumut, datang dari mana saja. Bahkan, baru-baru ini desakan itu datang dari anggota komisi IV DPR RI, Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman.

Selain itu, Arif Rahman menegaskan, prioritas pemerintah dan para pemangku kepentingan saat ini memang harus tertuju pada percepatan distribusi bantuan bagi warga terdampak.

“Fokus utama pemerintah dan stakeholder terkait saat ini harus fokus memberikan bantuan kepada warga terdampak,” ucap Arif kepada wartawan, Minggu (30/11/2025). 

Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa ada persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, tumpukan ribuan potongan kayu yang memenuhi Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat pascabanjir bandang harus diinvestigasi lebih lanjut.

"Melihat banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir ini membuktikan adanya indikasi penebangan liar di daerah hulu sungai, harus ada investigasi,” ucap Arif.

karena itu, Arif yang duduk dalam Komisi yang membawahi isu pertanian, lingkungan, dan kelautan mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah ada perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan.

Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang melakukan illegal logging.

Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas resmi.

“Apakah ada perusahaan yang memiliki HPh atau HTI di daerah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan? Atau pelaku lain yang melakukan illegal logging?” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menindaklanjuti temuan ribuan potongan kayu setelah banjir bandang tersebut.

Arif menegaskan, tanpa penegakan hukum yang kuat, kejadian serupa akan terus berulang dan membahayakan keselamatan rakyat.

“Pemerintah atau Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan, mengusut tuntas dan menindak dengan tegas pelaku, baik perorangan atau korporasi jika terindikasi melakukan illegal logging yang menyebabkan banjir,” bebernya. (aag)