Reaksi Ketua Komisi XI Terkait Menkeu Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai: Kita Harus Tahu Kepada Siapa Kita Taat!

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa yang bakal membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena dianggap kurang baik di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Ternyata menuai reaksi dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya juga tak segan menggantinya dengan perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS), jika Bea Cukai tidak kunjung memperbaiki diri setahun ke depan.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun katakan, pembekuan menjadi kewenangan Purbaya. Menurutnya, Bea Cukai perlu mengoptimalkan kesempatan yang diberikan Menkeu untuk perbaikan agar tidak dibekukan.

"Jadi, kita ini harus tahu kepada siapa kita taat, patuh, kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Keuangan, karena Bea Cukai itu berada di wilayah kewenangan penuh Menteri Keuangan. Manfaatkan waktu satu tahun ini sebaik mungkin, ikuti semua arahannya sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apa yang menjadi ancaman yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu tidak sampai terwujud," jelas Misbakhun usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

Bahkan, Misbakhun meminta Purbaya untuk memperhitungkan wacana tersebut. Menurutnya wacana ini perlu dipertimbangkan ihwal untung dan ruginya, mengingat pemerintah dan DPR hendak membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi.

"Jadi, kalau menterinya ngambil keputusan itu, tolong dipertimbangkan dengan baik untung dan ruginya. Untung dan ruginya, karena bagaimanapun juga selama ini kita kan ingin membangun kedaulatan, ingin membangun kemandirian," bebernya.

Selain itu, ia menyakini bahwa masih ada pegawai Bea Cukai yang memiliki integritas kerja yang tinggi. Misbakhun meminta perbaikan perlu dilakukan segera untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Saya yakin banyak pegawai Bea Cukai, jajaran di Bea Cukai yang orang-orang baik itu harus menjadi motor, gerakan bagaimana Bea Cukai itu bisa dipercaya kembali oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga mendapatkan kepercayaan dari Menteri Keuangan dan mendapatkan kepercayaan dari Bapak Presiden," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Purbaya sempat menyoroti citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kurang bagus di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Perbaikan disebut akan menjadi fokusnya dalam satu tahun ke depan.

Bahkan Menkeu mengatakan sudah meminta waktu ke Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja DJBC dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, ada ancaman DJBC dibekukan dan dialihkan kepada SGS seperti kebijakan pada masa Orde Baru.

"Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius," beber Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

"Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," lanjutnya menyampaikan. (aag)