Perkuat Pengawasan dengan Polri, Kemenhub Dorong Tranformasi Teknologi Berbasis Data

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kerja sama (Rakor Kerma) Sinergitas Polri 2025 dengan kementerian dan lembaga.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat) (Dirjen Hubdat) Kemenhub, Aan Suhanan menekankan kerja sama yang terjalin harus mengutamakan transformasi perkembangan teknologi. 

Aan mengatakan integrasi data dan aplikasi merupakan kunci pengawasan serta penegakan hukum yang lebih efektif di sektor transportasi. 

Sebab, kata Aan, integrasi data ini juga bisa diimplementasikan dalam penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan ataupun pengelolaan lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. 

“Saya ingin melihat kerja sama dari perspektif yang lain, karena saat ini bukan berarti yang konvensional itu sama sekali ditinggalkan. Tapi dengan situasi kemajuan teknologi yang ada, kita harus melihat perspektif kerjasama dengan perspektif digitalisasi, saya memaknai integrasi ini sebagai kerja sama yang sangat penting,” kata Aan kepada awak media, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Aan mengungkapkan pengawasan angkutan logistik maupun lalu lintas tidak mungkin dilakukan secara manual tanpa melibatkan data. 

Baca Juga

Kapolda Sumsel Tegaskan Masyarakat adalah “Juragan”, Maka Pelayanan Polri Harus Humanis dan Berintegritas

Karenanya, kata Aan, integrasi data lintas kementerian/lembaga termasuk kepolisian, BUMN hingga sektor swasta sangat diperlukan untuk saling melengkapi data yang sudah ada.

“Semua barrier yang ada saat ini bisa diselesaikan dengan data. Misal masalah over dimension over load, integrasi data ini menjadi penting karena ekosistem angkutan logistik tidak hanya di Kemenhub tapi juga berhubungan dengan Polri, Kemendag, hingga Kemenperin,” kata Aan. 

Aan mengungkap pengawasan terhadap seluruh angkutan barang tak dapat semaksimal mungkin tanpa adanya data. 

Menurutnya dengan adanya integrasi data ini, Aan optimistis penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dapat berjalan lebih efektif dan target zero over dimension over load bisa tercapai di tahun 2027.

Selain itu, Aan juga menekankan pengawasan dan penegakan hukum berbasis digital seperti penggunaan CCTV, ETLE, dan weigh in motion (WIM) juga harus dimaknai sebagai bagian dari kerja sama Kemenhub dangan Polri terutama penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan. 

Penggunaan teknologi digital ini, kata Aan, bukan sebagai proses yang menghapus peran manusia dalam penanganan masalah transportasi.

“Nantinya penegakan hukum yang kita lakukan tidak lagi konvensional tapi berbasis IT yang terintegrasi sebagai terobosan hukum, sehingga penegakan hukumnya bisa lebih maksimal,” kata Aan.

Selain itu, kata Aan, integrasi data juga diperlukan dalam menyukseskan operasi penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru.

Menurutnya dengan menggabungkan data yang ada pada stakeholders, permasalahan lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru bisa diprediksi dan lebih cepat ditangani

“Kalau kita punya data yang saling terintegrasi, kita bisa prediksi kapan dan di mana terjadi kemacetan atau perlambatan. Itu semua bisa diprediksi dengan data dan penyusunan strategi menghadapinya juga bisa dilakukan dengan integrasi data,” pungkasnya. (raa)