Bahlil Sebut Instruksi Prabowo Tambah Kuota 350 Ribu Ton LPG Subsidi, Pastikan Tak Ada Krisis Energi Jelang Nataru

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan penambahan kuota LPG 3 kilogram bersubsidi sebesar 350 ribu ton untuk tahun anggaran 2025.

Langkah cepat ini diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025), guna memastikan tidak ada gejolak pasokan energi rumah tangga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan Presiden Prabowo menekankan bahwa ketersediaan LPG bagi masyarakat kecil tidak boleh terganggu, terutama di periode konsumsi tinggi seperti Nataru.

“Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,” jelasnya kepada awak media.

Bahlil menegaskan penambahan kuota ini merupakan langkah antisipatif agar masyarakat dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah akhir tahun tanpa kekhawatiran kekurangan energi.

“Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 insyaallah clear menyangkut dengan LPG,” katanya.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Hal yang menarik, tambahan kuota ini tidak memerlukan penambahan anggaran. Dari pagu subsidi energi APBN 2025 yang mencapai Rp82 triliun, realisasi setelah penambahan kuota diproyeksikan justru lebih rendah.

“Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di 80 triliun (rupiah), hanya sekitar 77–78 triliun (rupiah),” jelasnya.

Bahlil menyebut kebijakan ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sementara besaran subsidi tahun 2026 tetap mengacu pada RAPBN yang telah disusun. Untuk mekanisme distribusi yang memastikan tepat sasaran, pembahasan lintas kementerian dan lembaga masih berlangsung.

“Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,” ujar Menteri ESDM.

Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pasokan energi, melindungi masyarakat kecil, dan memastikan keamanan kebutuhan dasar di momentum krusial akhir tahun. (agr/iwh)