Soal Tender Data Dasar Geospasial, Gerindra Ingatkan BIG Hati-hati: Server Harus di Dalam Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Gerindra mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk berhati-hati dalam memutuskan siapa pemenang tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia.

Bahkan Gerindra juga mengingatkan BIG agar dalam proyek penyediaan tersebut keberadaan server harus di dalam negeri. Hal ini mengingat, proyek tersebut bukan hanya proyek infrastruktur data, melainkan proyek peradaban. 

Ketika seluruh permukaan bumi Indonesia dipetakan ulang dalam skala besar, maka untuk pertama kalinya negara ini akan memiliki peta dasar nasional digital yang presisi. Dari mulai potensi sumber daya alam, batas wilayah, hingga fasilitas militer. 

“BIG mesti hati-hati. Saya yakin percaya kepada BIG akan sangat hati-hati (penentuan pemenang tender, red),” ujar politisi Partai Gerindra, Rohkmat Ardiyan, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Selain itu, Rohkmat yang juga sebagai anggota Komisi XII DPR RI menyampaikan, BIG mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial.

“BIG ini penting untuk mengetahui batas-batas negara, provinsi, kabupaten. Bahkan BIG menata tata ruang di setiap daerah. Sehingga BIG punya peran menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membuat tata ruang yang jelas sehingga aman untuk mendukung iklim investasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya, BIG juga berperan mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. 

“Dan BIG juga untuk mengetahui data terluar kandungan yang ada di bumi Indonesia, ini sangat penting sekali,” kata Rokhmat.

Karena itu, ucapnya, BIG mestinya memberlakukan secara ketat terhadap empat perusahaan China yang ikut tender proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia. 

“Tentunya tidak terbuka begitu saja,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, Komisi XII DPR belum mengetahui secara adanya dominasi perusahaan Tiongkok dalam daftar peserta tender senilai 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. 

“Tentunya kita akan lakukan pendalaman-pendalaman, dilakukan diskusi-diskusi agar sama-sama bisa mengawasi proyek tersebut,” katanya.

Server di Dalam Negeri

Kemudian, Politisi Partai Gerindra lainnya Kawendra Lukistian menyampaikan, pentingnya memastikan dalam proyek ini seluruh data berada dalam infrastruktur nasional. 

“Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” kata Kawendra.

Sumber :

• istimewa

Ia juga menyoroti konteks yang lebih besar, terutama soal kendali atas data strategis milik negara. 

Menurutnya, jika fasilitas strategis dikuasai pihak asing, konsekuensinya sangat serius. 

“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” bebernya.

Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, termasuk dalam urusan data dan teknologi strategis.

Menurutnya, proyek yang didanai dari soft loan Bank Dunia ini bukan hanya soal kompetisi teknologi, tetapi juga keberpihakan negara terhadap pelaku industri lokal. 

“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” ucapnya. 

Empat perusahaan asal China berpotensi memenangkan dari tender yang merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. 

Keempat perusahan asal Tiongko itu antara lain Asia Air Survey Co., L.td, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd.

Proyek ini menjadi perhatian publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. 

Publik khawatir dengan perusahaan asing asal Tiongkok yang menjadi pemenang tender berpotensi mengakses atau menduplikasi data sensitif Indonesia, seperti informasi wilayah sumber daya alam dan mineral, kawasan perbatasan, rute infrastruktur vital, dan kawasan rahasia militer. (aag)