Indonesia Targetkan 23 Persen EBT Pada 2030, Net Zero Emission 2060

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, menegaskan komitmen pemerintah untuk mereduksi emisi di sektor energi dengan target mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. 

Hal ini ia sampaikan pada acara Electricity Connect 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), seperti dikutip pada Kamis (20/11/2025).

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan untuk pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT). 

Kemudian, dia katakan, komitmen tersebut telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. 

“Ada beberapa kebijakan strategis dalam PP 40/2025 tersebut. Yang paling utama adalah memaksimalkan potensi EBT di negara ini. Kami menargetkan 19-23% bauran energi nasional pada tahun 2030 berasal dari EBT,” ungkap Dadan. 

Selain itu, pemerintah telah menyusun implementasi agenda transisi energi di Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang akan dibahas di Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30 di Brasil.  

Dalam dokumen tersebut, pemerintah merancang langkah lanjut pengurangan bahan bakar fosil di sektor energi yang sebelumnya sebesar 34% di tahun 2019 telah menjadi 29% di tahun 2024.

“Angka ini menunjukkan bahwa transisi kita dalam hal energi bersih membuahkan hasil yang baik” jelas Dadan.

Melengkapi pernyataan tersebut, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menyampaikan, pemerintah telah menuangkan rancangan transisi energi bersih, terutama sub sektor ketenagalistrikan, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

Ketentuan penting yang dimuat dalam dua kebijakan tersebut meliputi, pembangunan pembangkit hingga 2034 direncanakan mencapai 120 Gigawatt (GW) dengan porsi 79% akan diisi oleh pembangkit berbasis EBT.

“Penambahan kapasitas pembangkit tersebut juga akan didukung oleh Super Grid serta sistem penyimpanan energi untuk menjamin fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan nasional. Super Grid yang akan dibangun akan menghubungkan sistem tenaga listrik yang ada di internal pulau, dan secara bertahap akan menghubungkan sistem listrik antarpulau-pulau besar,” beber Wanhar.

Dari rancangan tersebut, pemerintah menargetkan interkoneksi antarpulau Sumatra-Jawa akan terwujud di tahun 2029.