Pengusaha Kompak Dukung Kebijakan Prabowo soal UMKM,
- dok. BPMI Istana Negara
Jakarta, tvOnenews.com – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat sambutan hangat dari kalangan pengusaha. Para pelaku usaha menilai langkah pemerintah ini bukan hanya strategis, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa negara memberi keberpihakan kuat kepada ekonomi rakyat.
Dalam pidatonya di APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Gyeongju, Republik Korea, Jumat (31/10/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, menurutnya, harus dibangun berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan.
“Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata Prabowo.
Pengusaha: Kebijakan Prabowo Selaras dengan Kedaulatan Ekonomi Pribumi
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, menjadi salah satu pihak yang menyampaikan dukungan penuh. Ia menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan besar dan asing membina UMKM sebagai bagian dari rantai pasok, serta target meningkatkan partisipasi UMKM hingga di atas 30%, merupakan terobosan besar.
“Ini selaras dengan komitmen HIPPI dalam melawan ketimpangan sekaligus mewujudkan kedaulatan ekonomi pribumi di bumi nusantara,” ujar Uchy kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).
Menurut Uchy, keberpihakan negara melalui kebijakan ini akan memperkuat pondasi ekonomi nasional yang selama ini bertumpu pada UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku usaha. Ia mendorong seluruh elemen pengusaha untuk membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM dalam rantai bisnis nasional.
Seruan Uchy: Tumandang, Gumregah, Migunani untuk Ekonomi Rakyat
Mengutip filosofi Jawa “Tumandang, Gumregah, Migunani”, Uchy mengajak pengusaha pribumi bergerak bersama untuk bangkit dan memberikan manfaat bagi sesama.
“Dalam Rakernas HIPPI di Yogyakarta kemarin, saya melihat seluruh insan pengusaha pribumi sangat memahami makna filosofi tersebut. Ini menjadi semangat gerakan ekonomi pribumi agar bergema ke seluruh penjuru Indonesia,” ujarnya.
HIPPI DKI Jakarta sendiri hadir dalam Rakernas dengan formasi lengkap, mulai dari pengurus DPD hingga ketua umum dari lima wilayah Jakarta. Kehadiran tersebut menjadi simbol komitmen bahwa pengusaha pribumi siap menyukseskan agenda besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Dorongan Implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021
Dalam keterangannya, Uchy juga mengajak seluruh pihak untuk mengejawantahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Regulasi ini mencakup penyelenggaraan inkubasi usaha, akses pendanaan melalui dana alokasi khusus, dan peran aktif pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, aturan tersebut menjadi payung hukum penting untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat, UMKM akan memiliki akses lebih besar terhadap pembinaan, pendanaan, hingga kesempatan masuk ke rantai pasok industri nasional.
HIPPI Tegaskan Komitmen: UMKM Harus Bisa Mandiri di Tengah Tantangan Global
Uchy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa HIPPI akan terus menjadi wadah perjuangan ekonomi bagi pengusaha lokal dan pelaku UMKM.
“Satu hal yang dapat saya pastikan, HIPPI senantiasa hadir sebagai wadah perjuangan ekonomi yang berpihak pada pengusaha lokal, UMKM, serta pelaku usaha daerah agar mampu bersaing dan mandiri di tengah tantangan ekonomi global,” pungkasnya.
Dengan dukungan terbuka dari kalangan pengusaha, kebijakan Presiden Prabowo dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. (nsp)
Load more