Indonesia Dorong Solusi Dua Negara di Tengah Manuver Donald Trump di Gaza

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia menegaskan kembali sikap tegasnya terkait masa depan Gaza setelah Dewan Keamanan PBB mengesahkan cetak biru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk stabilisasi wilayah tersebut.

Dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam proses perdamaian, termasuk Otoritas Palestina.

“Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian, untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati,” tegas Yvonne.

Pernyataan Indonesia tersebut muncul setelah cetak biru Trump untuk mengamankan dan memerintah Gaza mendapatkan persetujuan kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin.

Resolusi yang disahkan DK PBB memberikan mandat bagi pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, membentuk otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Trump, serta membuka jalan menuju kemungkinan berdirinya negara Palestina merdeka.

Pemerintah Indonesia menekankan dukungan terhadap aspirasi rakyat Palestina di tengah perubahan besar yang kini berada dalam kendali Amerika Serikat.

“Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” tambah Yvonne.

Resolusi tersebut juga memperkuat momentum gencatan senjata rapuh yang sebelumnya dinegosiasikan Trump bersama sekutunya. DK PBB mengadopsi rencana gencatan senjata 20 poin yang menjadi dasar bagi stabilisasi Gaza setelah dua tahun perang Israel–Hamas yang menghancurkan sebagian besar wilayah dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.

Di dalam cetak biru tersebut, Trump mendorong pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi yang akan memimpin masa pemulihan Gaza.

Pasukan stabilisasi internasional akan diberi mandat luas untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan menjalankan proses demiliterisasi hingga otorisasi berakhir pada 2027.

Indonesia memandang bahwa mandat internasional ini harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak dasar rakyat Palestina. Karena itu, Jakarta menyerukan dukungan global atas proses perdamaian yang tengah dibentuk PBB dan AS.