Moeldoko: Penanganan KKB di Papua tegas-terukur dan tidak abai HAM

Jakarta, 28/4 - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah memastikan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak berbenturan dengan nilai hak asasi manusia karena pelaksanaannya secara tegas terukur dengan pendekatan hukum.

"Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas tetapi tidak boleh mengabaikan HAM," kata Moeldoko saat menggelar konferensi pers Festival HAM 2021 secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu.

Sebelum Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa (27/4), beragam masukan penanganan KKB Papua juga sudah disampaikan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Puncak kepada Moeldoko.

Upaya ini pun terus ditindaklanjuti mantan Panglima TNI itu dengan dialog-dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat Papua.

Melalui langkah ini, Moeldoko berharap penanganan KKB di Papua selesai dengan tepat, pas, dan tidak mengorbankan banyak pihak.

Di sisi lain, Moeldoko menilai kejahatan yang dilakukan KKB di Papua memasuki babak baru, terutama karena kejahatan KKB mulai menjurus pada tindakan terorisme yang memunculkan rasa tidak aman, rasa takut, hingga pembunuhan kepada masyarakat Papua itu sendiri.

"Ada usulan tidak lagi menggunakan istilah KKB tetapi teroris. Saat ini usulan tersebut masih jadi kajian bersama," kata Moeldoko.