Profil Cucun Ahmad Syamsurijal Viral: Sosok Wakil Ketua DPR yang Kontroversi Usai Usul Ahli Gizi Diganti Lulusan SMA

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Cucun Ahmad Syamsurijal mendadak menjadi perbincangan nasional setelah pernyataannya mengenai profesi ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai reaksi keras. Dalam video yang viral di TikTok, Wakil Ketua DPR RI itu menyebut bahwa ahli gizi tidak diperlukan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, peran tersebut bisa digantikan oleh “tenaga pengawas gizi” yang bahkan dapat berasal dari lulusan SMA setelah menjalani pelatihan singkat.

Pernyataan tersebut disampaikan Cucun dalam acara Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Video itu diunggah akun TikTok @hudadv dan langsung memicu kontroversi luas, terutama di kalangan ahli gizi dan tenaga kesehatan.

Polemik Dimulai dari Keluhan Kekurangan Ahli Gizi

Dalam forum tersebut, seorang peserta mengeluhkan kesulitan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menemukan ahli gizi untuk mengawasi SPPG. Ia meminta agar orang yang direkrut tanpa latar belakang pendidikan gizi tidak lagi disebut ahli gizi, melainkan cukup sebagai pengawas produksi atau quality control.

Peserta itu juga mengusulkan BGN berkolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan HAKLI agar kebutuhan tenaga ahli bisa terpenuhi. Namun usulan itu justru memicu perdebatan setelah Cucun tiba-tiba memotong pembicaraan peserta dan menyebutnya arogan.

“Pembuat kebijakan itu saya,” tegas Cucun sambil mengatakan bahwa diksi “ahli gizi” akan ia ubah menjadi “tenaga yang menangani gizi”.

“Tidak Perlu Ahli Gizi, Lulusan SMA Bisa”

Dalam video yang viral, Cucun menegaskan bahwa program MBG tidak memerlukan ahli gizi. Ia menyebut lulusan SMA pun bisa menggantikan posisi tersebut jika sudah mengikuti pelatihan selama tiga bulan.

“Nanti tinggal ibu kadinkes melatih orang. Anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP,” katanya.
Pernyataan ini langsung menuai kritik publik. Akun TikTok milik Partai Gerindra bahkan ikut memberi komentar, menyebut ucapan Cucun berbahaya.

Hingga Minggu pagi, video tersebut telah ditonton lebih dari 619 ribu kali, disukai lebih dari 31 ribu kali, dan memicu ribuan komentar bernada keberatan.

Ahli Gizi Kecewa, Sebut Regulasi Mengacak-Acak Profesi
Devi, peserta yang merekam video, juga mengungkap bahwa regulasi baru yang memperbolehkan ahli gizi dari jurusan non-gizi sudah disampaikan sebelumnya oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Menurutnya, regulasi itu menimbulkan kemarahan para ahli gizi karena profesi mereka diatur oleh undang-undang khusus.

Dalam acara tersebut, pernyataan Cucun dianggap memperburuk situasi. Bahkan, dua pejabat BGN yang hadir—Nanik S. Deyang dan Sony Sanjaya—dinilai tidak memberikan pembelaan.

“Ini yang membuat kami lebih kecewa,” ujar Devi.

Profil Cucun Ahmad Syamsurijal

Di tengah kontroversi tersebut, publik kini menyoroti profil Cucun Ahmad Syamsurijal yang selama ini dikenal sebagai politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lahir di Bandung pada 8 November 1972, Cucun memiliki latar pendidikan agama dan administrasi publik, serta aktif di organisasi seperti NU dan PMII.

Cucun telah menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II selama beberapa periode. Ia pernah menjabat Ketua Fraksi PKB, anggota Komisi III dan Komisi V, serta berbagai posisi strategis lainnya.

Pada 1 Oktober 2024, Cucun dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Muhaimin Iskandar. Ia bertugas mengoordinasikan bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) yang membawahi sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial—bidang yang kini justru menjadi sorotan publik akibat pernyataannya mengenai profesi ahli gizi.

Publik Menunggu Respons Resmi

Hingga artikel ini ditulis, Cucun belum memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan yang viral tersebut. Di tengah desakan dari tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat, banyak pihak menilai polemik ini perlu segera diluruskan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai standar profesi ahli gizi dalam program nasional MBG.

Kontroversi ini menjadi sorotan besar, tidak hanya karena program MBG menyangkut hajat hidup jutaan masyarakat, tetapi juga karena keputusan terkait profesi kesehatan memiliki konsekuensi hukum dan keselamatan publik. Publik kini menunggu bagaimana DPR dan BGN merespons isu yang terus berkembang ini. (nsp)