Alasan Tito Karnavian Mendapatkan Gelar "Petua Panglima Hukom Nanggroe”

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi orang pertama yang dianugerahi gelar kehormatan "Petua Panglima Hukom Nanggroe" oleh Lembaga Wali Nanggroe Aceh karena jasa dan kontribusinya terhadap Aceh. Anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Syahrizal Abbas, mengungkap sejumlah alasan di balik pemberian gelar kehormatan tersebut.  

Sebagai anggota tim pengkaji gelar kehormatan yang ditunjuk langsung oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar, dia mengungkapkan, Lembaga Wali Nanggroe Aceh diberi mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan memiliki kewenangan memberi gelar atau tanda kehormatan kepada personal atau lembaga dan negara-negara sahabat.

"Yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh, serius, dan luar biasa terhadap kepentingan Aceh," kata Syahrizal saat ditanya wartawan di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh, Rabu (12/11).

Berdasarkan kajian yang matang, Syahrizal mengungkapkan, Tito merupakan tokoh yang telah berkontribusi luar biasa dalam menciptakan stabilitas politik, penegakan hukum dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat Aceh di saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017, sewaktu Tito menjabat sebagai Kapolri pada periode 2016-2019. Bahkan kontribusi Tito terhadap Aceh masih berlanjut ketika ia menjabat sebagai Mendagri. Oleh karena itu, Wali Nanggroe merasa layak menganugerahi Tito Karnavian gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe.

"Jadi, atas dasar itu dengan hasil kajian tim pemberi anugerah gelar dan tanda kehormatan dari Wali Nanggroe, kami bersepakat dengan sejumlah pertimbangan yang tadi dibacakan oleh Kepala Sekretariat Wali Nanggroe, ada pertimbangan politik dan filosofis dan ada pertimbangan yuridis, sosiologis masyarakat serta administrasi dan pemerintahan memberikan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe," kata Syahrizal.

Syahrizal menjelaskan jika gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe yang dianugerahi kepada Tito memiliki filosofi luhur, bermakna sebagai pemimpin tertinggi di dalam pemegang otoritas hukum di wilayah negeri. Adapun, secara historis, Petua Panglima Hukom Nanggroe adalah institusi yang menjaga otoritas menjaga penegakan hukum.  

Gelar kehormatan yang melekat pada Tito ini juga menandakan jika mantan Kapolri itu secara seketika memiliki tanggung jawab moral dan kultural kepada masyarakat Aceh.