Angka Kemiskinan di Jakarta Turun ke 4,28 Persen, BPS: Jauh di Bawah Rata-rata Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta terus menurun, menandakan perbaikan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat ibu kota di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,28 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 

Angka tersebut juga jauh di bawah rata-rata kemiskinan nasional yang saat ini mencapai 8,47 persen.

“Angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2025 sebesar 4,28 persen, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tentunya angka kemiskinan DKI Jakarta ini jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang saat ini mencapai 8,47 persen,” ujar Amalia di Gedung AA Maramis, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Selain itu, Amalia juga menyoroti penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta yang menunjukkan tren positif. 

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, TPT di DKI tercatat turun menjadi 6,05 persen.

“Berdasarkan angka rilis BPS yang kami keluarkan tanggal 5 November 2025, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta juga terus membaik dan bahkan sudah turun menjadi 6,05 persen berdasarkan Sakernas Agustus 2025,” ungkapnya.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di DKI ini sejalan dengan dua strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan, yakni melalui penguatan sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tengah memfokuskan kebijakan pada pemutusan mata rantai kemiskinan melalui dua jalur utama tersebut.

“Salah satu poin penting (dalam ratas) adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantainya melalui dua skema strategi,” kata Cak Imin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Cak Imin menjelaskan, strategi pertama dijalankan melalui pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan pendidikan dan penyiapan tenaga kerja masa depan.

“Mengkonsolidasi pendidikan menjadi bagian integral mengatasi pengangguran dan mengatasi tantangan dunia kerja di masa yang akan datang,” ujarnya.

Adapun strategi kedua menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, agar para lulusan SMA dan SMK dapat lebih cepat terserap di pasar kerja. (agr/muu)