Fraksi PDIP DPR Terima Audensi Ariel NOAH Cs, Bahas Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PDIP menerima audiensi Ariel NOAH dan Armand Maulana sebagai pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Dari Fraksi PDIP dihadiri oleh Utut Adianto, Once Mekel, Lasarus, dan Selly Andriany Gantina. Sedangkan dari VISI juga turut dihadiri oleh Judika, Yuni Shara, serta Vina Panduwinata.

Dalam audiensi itu, Armand menjelaskan bahwa kedatangannya untuk membahas terkait permasalahan transparansi royalti di industri musik.

Menyinggung aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, vokalis band Gigi ini mengatakan pembayaran royalti kerap membuat bingung pengusaha hingga musisi. 

“Permasalahan ini mengenai royalti, 2014 disahkanlah UU hak cipta, tadinya sangat liar sebelum itu, bahkan dulu banyak asosiasi dan yayasan. Itu dulu membuat bingung dan lumayan rada kacau,” tutur Armand saat audiensi.

“Karena kayak pengusaha-pengusaha, hotel, restoran, cafe, karaoke, bisa didatangi oleh LMK-LMK sebelum nama LMK ada anggaplah itu LMK, bisa berkali-kali,” sambungnya.

Baca Juga

PDIP Kritik MBG Caplok Dana Pendidikan, Habiburokhman: Adian Sebaiknya Debat dengan Ketua Banggar atau Dirinya Sendiri

Bahkan, kata Armand, masih ada anggapan bahwa royalti ini dibayarkan oleh penyanyi kepada pencipta lagu. Padahal, yang membayar royalti lagu seharusnya adalah penyelenggara acara.

“Terus penyanyi harus yang membayar bukan penyelenggara. Itu sampai detik ini. Padahal yang tadi kita, saya, bicarakan sudah ada tiga peristiwa besar dari pemerintahan dan dari DPR dan sebagainya sudah mengugurkan semua, itu masih terjadi sekarang,” ungkapnya.

“Itu penyanyi-penyanyi yang kami ketahui atau penyanyi-penyanyi yang punya nama besar di Indonesia,” kata Armand.

Pihaknya khawatir persoalan tersebut akan berdampak luas dan merugikan banyak pihak, terutama penyanyi di daerah atau penyanyi yang baru merintis.

“Kebayang penyanyi-penyanyi di daerah Pak, Bu, penyanyi-penyanyi Pantura atau mungkin teman-teman Mas Andi dari IPJ, Institut Pengamen Jalanan di sini yang sudah hadir. Ini akan bisa banyak yang terkriminalisasi kalau Ini menjadi bola liar,” kata dia.

Dia berharap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat bekerja secara transparan kepada para pelaku industri musik terkait pembayaran royalti.

Tanggapan PDIP