Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana, Bahas Cara Bekerja Selama Tiga Bulan

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (10/11/2025). Adapun rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie dan diikuti oleh anggotanya.

“Jadi 2 jam, tim percepatan reformasi Polri mengadakan rapat perdana, lengkap dihadiri 10 orang, masing-masing sebagaimana sudah diketahui (seluruh anggota lengkap hadir rapat),” kata Jimly, di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

Lebih lanjut Jimly menerangkan bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai cara tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja selama 3 bulan.

“Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” ungkap Jimly.

Sementara itu, Jimly menyebutkan bahwa untuk hal-hal quick win itu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi, itu akan direkomendasikan ke internal polisi. 

“Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap,” terang Jimly.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Strategi Hadapi Krisis Energi: Subsidi BBM Hanya untuk Rakyat Miskin, Si Kaya Bayar Harga Pasar

Nantinya dalam rapat yang digelar seminggu sekali tersebut, pihaknya akan manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang. 

“Misalnya, kalangan akademisi di kampus, ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM, ya. Ini akan kita dengarkan dan demikian juga ee kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan, yang punya aspirasi untuk disuarakan dalam rangka reformasi Polri,” tutur Jimly.

Kemudian Jimly menuturkan pada Kamis pekan ini diharapkan sudah mengadakan public hearing pertama, dengan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi. 

“Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya, masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan,” jelas Jimly.

“Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). 

Pembentukan komisi ini menandai langkah awal pemerintahan Prabowo dalam memperkuat agenda reformasi kelembagaan dan profesionalisme di tubuh Polri. 

Komisi tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, ditunjuk sebagai Ketua Komisi.

Komisi ini terdiri dari sembilan tokoh lintas bidang, mulai dari pejabat pemerintah, mantan pimpinan Polri, hingga akademisi hukum yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak dalam reformasi hukum dan tata kelola institusi negara.

Adapun susunan lengkap Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian adalah sebagai berikut: Anggota Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, Listyo Sigit Prabowo. (ars/iwh)