Soal Pemerintah Bakal Terbitkan PP Terkait UMP 2026, KSPI: Itu Ngawur dan Ngaco

Iqbal pun mengingatkan pesan Presiden Prabowo bahwa upah layak akan meningkatkan daya beli, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau menterinya malah menurunkan indeks jadi 0,2, itu melawan kebijakan Presiden sendiri. Ini kebijakan kapitalistik yang bertentangan dengan visi kerakyatan Presiden,” tegasnya.

KSPI juga menolak usulan Apindo yang menginginkan indeks tertentu hanya 0,1–0,5. 

“Kalau menggunakan rumus itu, kenaikan upah akan sangat kecil, bahkan di bawah kebutuhan hidup layak," pungkasnya. (aag)