Survei Kinerja Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Dipercaya Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terhadap institusi yang fokus pada penegakan hukum dan keadilan.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan hasil survei yang dilakukan dalam rentang 20-27 Oktober 2025 dengan 1.220 responden menghasilkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mencatatkan tingkat kepercayaan tertinggi.

Data survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan total 76 persen terdiri dari sangat percaya 10 persen dan cukup percaya 66 persen terhadap Kejagung.

Angka ini menempatkan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum terdepan dalam hal kepercayaan publik dibanding KPK dan Polri.

Burhanuddin mengatakan tingginya kepercayaan terhadap Kejagung ini sebagai refleksi dari keberanian lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar.

"Angka 76persen untuk Kejaksaan Agung ini adalah sinyal positif dari publik. Kejaksaan berhasil mengkapitalisasi penanganan kasus-kasus mega-korupsi yang sangat menarik perhatian publik. Publik melihat Kejaksaan tidak tebang pilih dan menunjukkan keberanian dalam membongkar kejahatan kerah putih dengan kerugian negara yang fantastis," kata Burhanuddin, saat menyampaikan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran secara virtual, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). 

Burhanuddin menuturkan untuk KPK tercatat hasil survei sebesar 70 persen total kepercayaan dengan rincian 11 persen sangat percaya dan 59 persen cukup percaya.

Sedangkan, Polri mencatatkan total kepercayaan 66 persen dengan rincian 11 persen sangat percaya dan 55 cukup percaya.

Adapun bagi lembaga pengadilan total kepercayaan sebesar 71 persen dengan rincian 9 persen sangat percaya dan 62 persen cukup percaya.

"Kejaksaan unggul 6 poin persentase di atas KPK dan 10 poin di atas Polri dalam total kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa strategi Kejaksaan dalam mengedepankan transparansi dan tindakan tegas, khususnya dalam kasus korupsi," ungkapnya. (raa)