Indonesia Pimpin Isu Keadilan Iklim di COP30 Brasil

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia menegaskan posisi kepemimpinannya dalam memperjuangkan climate justice atau keadilan iklim di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang digelar di Belem, Brasil. Dalam forum global tersebut, Indonesia mencuri perhatian dunia dengan langkah bersejarah: pengakuan resmi terhadap 1,4 juta hektare hutan adat yang kini diakui negara dan dikelola langsung oleh masyarakat adat.

Langkah ini disebut sebagai tonggak penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekologis di tengah krisis iklim global. Selama ini, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, namun paling sedikit mendapatkan manfaat dari kebijakan lingkungan.

Melalui kebijakan baru ini, negara memberikan kepastian hukum atas tanah leluhur masyarakat adat, sehingga mereka memiliki otoritas penuh untuk menjaga, mengelola, sekaligus mengembangkan wilayah hutan mereka secara berkelanjutan.

Langkah Nyata Indonesia di Panggung Dunia

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa Indonesia ingin memastikan tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam transisi menuju masa depan yang lebih hijau.

“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial,” ujar Hanif Faisol dalam pernyataannya dari forum COP30, Jumat (7/11/2025).

Baca Juga

UN-Habitat Soroti Risiko Bencana Perkotaan di Negara Berkembang, Indonesia Diminta Waspada

Hanif menilai bahwa pengakuan hutan adat bukan sekadar kebijakan konservasi, melainkan bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan hak yang diakui negara, masyarakat adat dapat memanfaatkan potensi ekonomi berbasis kelestarian hutan, seperti ekowisata, hasil hutan non-kayu, dan produk alami bernilai tinggi tanpa merusak lingkungan.

Masyarakat Adat di Garda Depan Aksi Iklim

Pemerintah menilai masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal dan tradisi pengelolaan sumber daya alam yang terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan pengakuan ini, mereka bukan lagi sekadar penjaga hutan, tetapi aktor utama dalam menjaga keberlanjutan planet.

Kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan emisi global. Diketahui, sektor kehutanan dan lahan berperan penting dalam pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

“Ini adalah bukti bahwa aksi iklim yang efektif adalah aksi yang berakar pada keadilan dan menempatkan manusia sebagai pusatnya. Pesan kuat ini dibawa Indonesia dari Belem untuk dunia,” lanjut Hanif.

Komitmen Berkelanjutan Menuju Masa Depan Hijau

Langkah Indonesia di COP30 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak internasional yang menilai bahwa model keadilan iklim berbasis masyarakat dapat menjadi inspirasi bagi negara lain. Selain memperkuat komitmen nasional, kebijakan ini juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial bisa berjalan beriringan.

Melalui pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare, Indonesia tidak hanya menjaga paru-paru dunia, tetapi juga memastikan masa depan yang adil bagi mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga bumi. (nsp)