Usai Timbul Masalah Bau, Gubernur Pramono Anung Batasi Pengolahan RDF Rorotan Jadi 1.000 Ton

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo membatasi kapasitas pengolahan sampah uji coba atau commisioning operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, usai warga mengeluhkan adanya bau menyengat.

“Maka tadi, dalam rapat saya sudah memutuskan, kita kembali ke 1.000 (ton) untuk produksinya. Karena ketika 1.000, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur karena memang sampah yang digunakan untuk RDF itu sebaiknya 2 sampai dengan 5 hari,” kata Pramono, kepada awak media, Kamis (6/11).

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa pembatasan itu dilakukan lantaran ketika pengolahannya ditingkatkan lebih dari 1.000 ton, maka timbul masalah bau.

“Memang RDF ini sudah uji coba, commissioning hampir 1 bulan ini lah. Dari mulai 100, 200, 300, 600, 1.000. Sebenarnya ketika RDF dengan kapasitas sampah yang input-nya itu 1.000, enggak ada masalah apa-apa dan itu sudah berlangsung beberapa hari,” ungkap Pramono.

Adapun bau tersebut disebabkan sampah terkena air hujan sehingga muncul bakteri. Kemudian, juga mengenai truk yang digunakan sebagain bukan truk compact sehingga air lindi sampah berserakan dan menyebarkan bau ke masyarakat.

“Menjadi masalah ketika dinaikkan menjadi 2.000, bahkan sempat menjadi 2.500. Masalahnya apa? Yang pertama, sampahnya sendiri kena hujan sehingga prosesnya menjadi sempat ada bakteri,” terang Pramono.

Baca Juga

Pemprov Jakarta Minta Warga yang Mudik Lebaran Lapor RT/RW untuk Pengamanan Lingkungan

“Yang kedua, yang paling penting ini, ketika transportasi menggunakan truk compacted, yang compact itu, yang digunakan sebagian truknya itu truk lama sehingga air lindinya jatuh-jatuh, menimbulkan bau, dan sebagainya, dan sebagainya,” sambungnya.

Sementara itu, Pramono menegaskan bahwa pihaknya juga telah meminta penambahan armada pengangkut sampah agar truk yang lama dapat ditarik.

“Jadi, armadanya sekarang ini sudah ada 93 truk tahun 2024. Saya minta 2024, saya minta untuk pengadaan 2025 yang sebentar lagi datang, dipercepat sehingga dengan demikian hanya truk-truk baru yang akan melayani, yang lama tarik semua untuk tempat lainnya,” kata Pramono. (ars/dpi)