Prabowo Akan Cicil Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan bertanggungjawab atas polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Kepala Negara akan membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. 

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun," ucap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Di sisi lain, Prabowo menilai kereta cepat Whoosh memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satunya yaitu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas hingga polusi udara. 

"Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," katanya. 

Selain itu, Prabowo mengatakan, kehadiran kereta cepat Whoosh membuat Indonesia menguasai teknologi. Proyek kereta cepat juga menjadi simbol persahabatan Indonesia dan China. 

"Sudahlah, Presiden RI ambil alih tanggung jawab. Kita kuat, uang kita ada, duit yang dikorupsi hemat," katanya. 

Baca Juga

Ekonom Indef Sebut Whoosh Butuh 100 Tahun untuk Balik Modal, Jumlah Utang dan Okupansi Disorot

Prabowo sebelumnya menegaskan bakal bertanggungjawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Whoosh. Ia menyatakan sudah mempelajari polemik Whoosh dan meminta masyarakat tidak khawatir akan polemik tersebut.

"Tidak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan selalu melayani rakyat. Ia meminta kepada PT KAI untuk tetap melayani rakyat dengan baik meski ada polemik utang Whoosh tersebut.

"Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung gak ada masalah itu. Kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggungjawab bersama. Dan itu di ujungnya itu tanggungjawab presiden RI, jadi saya sekarang tanggungjawab Whoosh," kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, kereta cepat seperti Whoosh merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat. 

"Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO). Tadi disampaikan menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," katanya.