Lawan Ketimpangan Global, Ketum PDIP Megawati Usul Pembentukan KAA Plus

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembentukan Konferensi Asia Afrika Plus (Asia Africa Plus Conference) untuk melawan ketimpangan global.

"Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Plus, sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin," ucap Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Forum tersebut, sebut dia, diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Selatan Dunia (Global South) untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.

Gagasan KAA Plus itu menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

"Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil," ujar Megawati.

Seruan tersebut sejalan juga dengan tren global, di mana negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival.

Baca Juga

Prabowo–Megawati ‘Mesra’ di Istana, Pengamat: Sinyal Kuat Persatuan Elite di Tengah Gejolak Global

Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide KAA Plus menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75 persen populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37 persen PDB global.

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15 persen investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

"Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara," kata Megawati.