Legislator Minta Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Bencana di Musim Hujan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta khususnya Dinas SDA dan terkait diminta untuk mengantisipasi peralihan musim panas ke hujan yang mulai masuk sejak November 2025 ini.

Selain persoalan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir, tanah longsor untuk wilayah tertentu perlu juga menjadi perhatian serius. 

"Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu lakukan toping, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti pohon roboh atau hal lainnya. Karena disaat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, Jumat (30/10/2025).

Srikandi PDIP itu mengingatkan dalam hal penanganan dampak banjir yang harus dipersiapkan yaitu dengan melakukan antisipasi mitigasi terhadap masyarakat yang terdampak.

"Untuk kondisi sekarang yang harus disiapkan untuk antisipasi mitigasi juga penting. Karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu dikarenakan kondisi mendadak dan serentak. Meski sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional," katanya.

Lebih lanjut, politisi PDIP itu meminta agar menghadapi debit air yang berpotensi bertambah dari hulu saat musim hujan.

Langkah pengerukan kali, pengecekan saluran, pengecekan turap, tanggul dan jembatan harus segera dilakukan.

"Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan akhir tahun 2025 ini," bebernya.

Secara teknis, kata Yukes, Dinas SDA sambung bendahara DPP PDIP itu bisa melakukan pengecekan titik-titik genangan yang terjadi saat ini.  

Sosialisasi pada masyarakat pun, kata Yuke harus dilakukan untuk memberikan kesadaran tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai dan saluran air yang mengakibatkan saluran air menjadi tidak berjalan normal disaat hujan turun.

"Apakah sudah masuk dalam rencana jangka pendek dan menengah kita atau tidak?. Lalu beberapa titik yang sudah dilakukan pembenahan bisa mengurangi banjir atau tidak. Itu harus dilakukan evakuasi untuk perbaikan-perbaikan," katanya.

Yuke menambahkan dalam hal penyelesaian banjir di Jakarta harus dilakukan secara tuntas, dan tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Contohnya untuk Ciliwung, sepakat harus tuntas. Disamping juga 12 aliran sungai lainnya. Jika itu dilakukan tentunya saya yakin banjir Jakarta bisa berkurang atau mungkin terbebas dari banjir," jelasnya. 

Sebaliknya, kata Yuke lagi jika penanggulangan banjir dilakukan secara parsial. 

Diyakininya, Jakarta akan tetap mengalami genangan-genangan disaat musim hujan.

"Untuk bisa bebas dari banjir memang sangat sulit, karena butuh anggaran yang besar dan komitmen bersama dari Gubernur DKI Jakarta. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 gubernur. Tapi juga dilakukan berkelanjutan oleh setiap gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan tinggal dijalankan bersama," pungkasnya. (raa)